Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah

Authors

  • Andrew Wijaya Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
  • Mohammad Saleh Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4201

Keywords:

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE, transparansi, pelayanan publik, good governance, teknologi informasi

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi membawa tantangan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Di Indonesia, SPBE bertujuan untuk mendigitalisasi berbagai proses pemerintahan guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional. Namun, meskipun terdapat berbagai kebijakan hukum yang mendukung, implementasi SPBE di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidakseimbangan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, serta masalah keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPBE di pemerintah daerah Indonesia dan mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilannya dalam meningkatkan transparansi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi SPBE untuk mencapai tujuan good governance dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

References

Almutairi, H. (2010). Key success factors in e-Government projects in Kuwait. International Journal of Information Management, 30(3), 211-217.

Altameem, T., Zairi, M., & Alshawi, S. (2006). Critical success factors for implementing e-government initiatives in the public sector: A review and analysis. Journal of Information Technology, 21(1), 45-55.

Ha, H. (2008). Success factors for e-Government implementation in Singapore. Asian Journal of Information Technology, 7(10), 343-349.

Heeks, R. (2006). Understanding e-Government: Information systems in public sector administration. Sage Publications.

Joia, L. A. (2005). Factors influencing the success of government-to-government e-Government in Brazil. International Journal of Electronic Government Research, 1(3), 23-40.

Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum (17th ed.). prenada media.

Masyhuri, M., & Rachmawati, E. (2018). Tantangan Implementasi SPBE di Indonesia: Analisis Kesenjangan Digital. Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 45-59.

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance (Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik). In Bildung (Vol. 11, Issue 1).

Nugroho, R., Kurniawan, R., & Wicaksono, A. (2017). Kesiapan Indonesia dalam Implementasi SPBE: Tantangan dan Strategi. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 2(1), 12-27.

PANRB. (2022). Materi Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Ramelan, A., Laksono, P. W., & Illahi, G. R. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Seminar Nasional PPI Universitas Andalas, 1(Kebumian dan Energi), 63–67. http://semnasppi.pasca.unand.ac.id/index.php/semnasppi/article/view/21

United Nations Development Programme (UNDP). (2008). E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Governance. United Nations.

Wescott, C. G. (2004). E-Government in Asia and the Pacific: Building the Knowledge Economy. Asian Development Bank.

World Bank. (2002). E-Government: The key to the knowledge economy. Washington, D.C.

Downloads

Published

2025-02-03

How to Cite

Andrew Wijaya, & Mohammad Saleh. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 2154–2164. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4201

Issue

Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Andrew Wijaya, Mohammad Saleh

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.