Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia yang Berkepastian Hukum
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4087Keywords:
Bank Syariah Digital, Kepastian Hukum, Nasabah, Perlindungan Hukum.Abstract
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, khususnya POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, menjadi dasar hukum bagi operasional Bank Digital di Indonesia. Regulasi ini, yang berlandaskan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memungkinkan Bank Digital beroperasi tanpa kantor fisik, namun menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturannya terlebih apabila dibandingkan dengan Bank Syariah, Walaupun definisi Bank Digital tidak dijelaskan secara spesifik dalam regulasi tersebut, perlindungan nasabah Bank Digital tetap menjadi perhatian penting. POJK No. 12/POJK.03/2018 menegaskan bahwa Bank Digital, termasuk yang berbasis prinsip syariah, harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi peraturan khusus (Lex Specialis) yang mengatur Bank Digital Syariah agar perlindungan nasabah lebih terjamin. Penelitian ini mendorong perlunya peraturan yang lebih spesifik guna melindungi nasabah Bank Digital, khususnya Bank Digital Syariah, dalam menciptakan lingkungan perbankan digital yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi kepentingan nasabah di Indonesia.
References
Berman, S. J., Digital transformation: opportunities to create new business models. Journal of Strategy & Leadership, 40(2), 2012
Chaerudin, et. al., Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
CIMB NIAGA, Memahami Bank Digital beserta keunggulannya, Pengertian dan Keunggulan layanan https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-bank-digital-serta-keunggulannya.
Djumhana, Muhammad,2003, Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Fitri Wahyuni, dkk., 2021, “Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia di Era Pandemi Covid-19”, Bandung: Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi)
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary with Pronunciation, Sixth Edition, (St. Paul, Minn, US: West Publishing Co., 1990)
Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta; Mandar Maju.
Marlina, Asti., & Bimo, Widi Aryo. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank . Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret
Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1.
Muhammad Akbar Suharbi & Hendro Margono, Kebutuhan transformasi bak digital Indonesia di era revolusi Industri 4.0, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 7(10)
Muhammad Urfi A., 2020, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking bagi Perbankan Syariah di Indonesia, Lex Renaissance, Vol. 5, No. 4.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021. Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
Peter Mahmud Marzuki (I), “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013).
Peter Mahmud Marzuki, 2022, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, (Kencana, Jakarta), hlm. 55
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 Nomor 182
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Andrew Wijaya, Christopher Hartono, Bambang Arwanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
