Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4088Keywords:
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kejahatan Ekonomi, Kerugian Keuangan Negara.Abstract
Korporasi sebagai entitas hukum memainkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun di sisi lain dapat menjadi aktor utama dalam kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana ekonomi di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap stabilitas keuangan negara. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori hukum pidana korporasi serta praktik penerapannya di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi dan hambatan pembuktian dalam kasus korporasi menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, restrukturisasi peraturan yang lebih komprehensif dan eksplisit diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan ekonomi, termasuk melalui penerapan doktrin strict liability, vicarious liability, dan identification.
References
Anwar. (2010). Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Citra Aditya Bakti.
Diwidja, M. P. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana.
E, U. (1962). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Ichtiar.
Fadri, I. (2018). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. Spektrum Hukum, 15(2), 195. https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1117
Fuady Munir. (2009). Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat). Refika Aditama.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu Surabaya.
Kristian. (2013). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Hukum Dan Pembangunan, 44(4), 585–586.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. prenada media.
Moeljatno. (1955). Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Djawab Dalam Hukum Pidana. Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
Muladi. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Prenada Media.
Mulyati, Y. dan N. (2017). Hukum Pidana Ekonomi. Raja Grafindo.
Pranoto, E. (2018). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 89–111.
Purwoleksono, D. E. (2014). Hukum Pidana (1st ed.). Airlangga University Press.
Reksodiputro, M. (1989). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. FH UNDIP.
Suartha, I. D. M. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 5(4), 766. https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p10
Yusuf. (2008). Merampas Aset Koruptor. In Kompas. Kompas
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Andrew Wijaya, Widyawati Boediningsih
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
