Kebijakan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Prajurit TNI
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1958Keywords:
Military, Narcotics, Death PenaltyAbstract
Regulation on the eradication and countermeasures of narcotics and psychotropic substances (drugs) in Indonesia is known for very strict sanctions in the form of death penalty for drug dealers and dealers who meet certain criteria. Globally, death penalty sanctions pose pros and cons. For those who are against the death penalty is considered contrary to human rights values, while for those who are pro, consider that human rights have restrictions, namely respect for other human rights. In law enforcement against TNI soldiers involved in the circulation of narcotics and psychotropic substances, in addition to being guided by the criminal law that applies to everyone, there are also additional criminal sanctions stipulated in the Criminal Code. In addition, the thing that differentiates is the mechanism and procedure. For the general public, it is processed through the general court, while for soldiers it is processed through the military justice mechanism. The development of death penalty sanctions has shifted with the promulgation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will take effect from January 2, 2026.
References
B. Arief Sidharta (Penerjemah), Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Rafika Aditama Hal, Bandung, 2009.
Bungasan Hutapea, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM”, Jurnal Penelitian HAM, Vol.7 No.2 Desember 2016.
E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Wetboek van Strafrecht (WvS) Staatblad 1915 No. 732.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer / Wetboek van Militair StrafrechtStaatblad 1934 No. 167.
Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 1993.
Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993.
Machfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bima Aksara, Jakarta, 1993.
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, Majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hlm. 65
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019.
PM. Hadjon, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, Yuridika , No.6 Tahun XI November-Desember 1994.
__________, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Artikel ini disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Jakarta: 18 Maret 2006)
Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Sudarto, Hukum Pidana, FH Universitas Jenderal Soedirman, 1990.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 61.
Sudarto, Hukum Pidana Jilid IA, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Semarang: 1975.
Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3
Umar Sholahudin, HAM Pancasila: Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan, FH Unair, Surabaya, 2016.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sumber Lainnya / Internet
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516221327-12-950513/2-prajurit-tni-didakwa-hukuman-mati-bawa-75-kg-sabu-40-ribu-ekstasi diakses pada tanggal 25 Maret 2024
https://www.situshukum.com/2020/10/istilah-dan-pengertian-hukum-pidana.html diakses pada tanggal 16 April 2024
Topo Santoso, Menyoal Hukuman Mati, internet situs https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/ diakses pada tanggal 25 Maret 2024.
https://nasional.tempo.co/read/1753851/kilas-balik-eksekusi-mati-freddy-budiman-7-tahun-lalu, diakses pada tanggal 25 Maret 2024.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Sutejo, Mohammad Saleh
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
