Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi melalui Civil Forfeiture

Authors

  • Christopher Hartono Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
  • Widyawati Boediningsih Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4089

Keywords:

ransplantasi Hukum, Civil forfeiture, Pemulihan, Kerugian Keuangan Negara

Abstract

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument civil forfeiture untuk memudahkan penyitaan dan pengambil-alihan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi.

References

Cassela. (2006). Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank. Journal of Money Laundering Control, 9(4), 402–405.

Cassella, S. D. (2007). Asset Forfeiture Law in the United States. Jurisnet.

Cecep Dudi Muklis Sabigin. (2021). Perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Konstituen, 3(1), 49–58.

Effendy, M. (2007). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lokakarya Anti-korupsi bagi Jurnalis.

Haqq, K. D. U. (2022). Pengembalian Kerugian Korban Yang DIsita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option. Jurnal Pro Hukum. https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2116/1528

Jacob, D. P. K. (1999). A Handbook of Fighting Corruption. In Center for Democracy and Governance.

Kennedy, A. (2006). Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators. Journal of Financial Crime. Journal of Financial Crime, 13(2), 140.

Kennedy, A. (2007). An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom. Journal of Money Laundering Control, 10(1), 37.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Revisi). Renada Media Group (Kencana).

Nieuwenhuis, M. J. . (1985). Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadi Saraghi, S.H., LL.M). Universitas Airlangga.

Pathy, P., Yuxuan Cai, S., How Ong, S., & Sheng Fung, D. S. (2015). Child Protection and Children’s Rights in Singapore. Adolescent Psychiatry, 4(4), 242–250. https://doi.org/10.2174/221067660404150115160845

Subekti. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.

Yusuf. (2008). Merampas Aset Koruptor. In Kompas. Kompas.

Downloads

Published

2025-02-21

How to Cite

Christopher Hartono, & Widyawati Boediningsih. (2025). Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi melalui Civil Forfeiture. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 2332–2341. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4089

Issue

Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Christopher Hartono, Widyawati Boediningsih

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.