Efektivitas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Se-Provinsi Banten
DOI:
https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5.9663Keywords:
Efektivitas Kebijakan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Database Pemasyarakatan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Implementasi KebijakanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Banten, Indonesia. Implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan perkara anak. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan masih adanya berbagai tantangan yang berkelanjutan, antara lain ketidakkonsistenan data, keterlambatan sinkronisasi data, keterbatasan fungsi sistem, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan database pemasyarakatan. Permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan serta pencapaian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, survei, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan informan kunci, termasuk petugas pemasyarakatan, operator sistem, dan pimpinan lembaga. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian, Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean, kerangka organisasi McKinsey 7S, serta prinsip-prinsip good governance. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan dilakukannya penilaian secara komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dari perspektif kelembagaan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPPA melalui Sistem Database Pemasyarakatan telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi, aksesibilitas data, serta koordinasi antarinstansi. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi perkara anak yang terstruktur dan terpusat. Namun demikian, efektivitas implementasi masih belum optimal karena adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknis, integrasi sistem yang belum optimal, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta tantangan dalam koordinasi organisasi. Selain itu, ketidaksesuaian antara data digital dan data manual menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam keandalan sistem dan kesiapan kelembagaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kualitas sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi infrastruktur teknologi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
References
Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(3), 145–155.
Al Faraby, S., Romadhony, A., & Adiwijaya. (2024a). Analysis of LLMs for educational question classification and generation. Computers and Education: Artificial Intelligence, 7, 100298. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100298
Agama, I., Negeri, I., & Kendari, I. (2024). Jurnal Hukum dan Legislasi Kontemporer Jurnal Hukum dan Legislasi Kontemporer. 8(4), 13–25.
Azhar, A. M., & Pratama, R. C. (2024). Penerapan Pelaksanaan Sistem Database Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh. UNMUHA LAW JOURNAL, 1(1), 18–31.
Azizah, A. R. N., & Najicha, F. U. (2022). Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government. Law, Development and Justice Review, 5(2), 237–247.
Diyanti, G. A. (2025). Kepercayaan dan Literasi Publik: Kunci Efektivitas Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Tingkat Lokal. Jurnal Administrasi Publik, 21(2).
Febriani, Y., & Suherman, A. (2024). Efektivitas UU No. 11 tahun 2012 (SPPA) terhadap batas minimum usia pidana anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 347–359.
Fitriyana, N. (2020). Analysis of the 7s Framework of McKinsey in the UKM X Yogyakarta. PSIKODIMENSIA.
Iswandi, I., Ramadhani, P., Randa, M. G., & Nofrijon, N. (2021). Implementasi, Proses Kompleks, Dan Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan. Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 30–41.
Khairi, M., Rianto, B., Jalil, M., Juita, H., & Sudeska, E. (2025). Pengaruh Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital. Jurnal Perangkat Lunak, 7(1), 71–78.
Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pkm Maju Uda, 1(1), 8–24.
Masfi, A. (2018). Analisis Efektifitas Organisasi Dengan Pendekatan Model Mc Kinsey 7s Framework Terhadap Kinerja Puskesmas Di Kabupaten Sampang. Universitas Airlangga.
Muriyansyah, A., & Pratama, R. C. (2024). Penerapan Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh. Unmuha Law Journal, 1(1), 18–31.
Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(3), 19–29.
Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jurnal Sociopolitico, 6(1), 86–94
Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 14(2), 183–219.
Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. Perspektif Hukum, 175–202.
Priyatmono, B. (2018). Politik Hukum Dalam Tata Kelola Lapas dan Rutan di Indonesia. Journal of Correctional Issues, 1(3), 156–168.
Sartika, I. (2025). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Di Lembaga Pemasyarakatan. Private Law, 5(3), 955–969.
Sebayang, S. (2024). Peranan hukum dalam meningkatkan pembangunan. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 4(3), 78–83. https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.106
Simanjuntak, J. H., Sari, N., & Saadah, M. A. (2025). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi. Jurnal Riset Manajemen, 3(4), 16–28.
Simorangkir, T. T., Pioh, N. R., & Kimbal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara. GOVERNANCE, 2(1).
Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). Jisos: Jurnal Ilmu Sosial, 1(7), 713–722.
Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Brilliant.
Sudewo, F. A. (2021). Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Penerbit Nem.
Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 25–36.
Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study, 4(1), 62–72.
Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). Jisos: Jurnal Ilmu Sosial, 1(7), 713–722.
Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
Waliyondi, G., Maruapey, M. H., & Saprudin, S. (2025). Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik di Rumah Tahanan Kelas I Depok. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(4), 2545–2555.
Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 17(2), 410–418.
Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30(2), 129–153.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Naniek Pangestuti, Triyuni Soemartono, Pandji Sukmana, Gatot Hery Djatmiko
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS).
