Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3792Keywords:
Legal Protection, Customary Rights, Customary Law CommunityAbstract
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan normatif yang menganalisis eksistensi masyarakat adat, eksistensi hak ulayat, serta peran pemerintah daerah dalam perlindungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis sesuai kriteria Permendagri No. 52/2014, dengan sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin raja huta, begitu pula dengan hak ulayat mereka yang memenuhi kriteria Permen ATR/BPN No. 18/2019, serta telah mendapat pengakuan dan perlindungan melalui Perda No. 04/2021 dan SK Bupati No. 457/2023, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan dan sosialisasi untuk optimalisasi perlindungan hak ulayat tersebut.
References
Affinas, Muhamad Agil Aufa. "Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penentapan Native Title di Australia". Jurnal Hukum. Vol. 8, No. 1, 2022.
Afif, S. "Tinjauan atas Konsep Tenure Security Dengan Beberapa Rujukan Pada Kasus-Kasus Di Indonesia". No. 20, 2005.
Alting, Husein. Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
Ayu, Dyah, et al. Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.
Chomzah, Ali Ahmad. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Jambatan, 2003.
-------. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisakti, 2003.
Hidayat, Imam. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015 Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah". Tesis. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.
Ismi, Hayatul. Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam System Hukum Pertanahan di Indonesia. Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017.
Kartasapoetra, et al. Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Pohan, Masitah. "Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 2, No. 2, 2019.
Purba, Hasim, et al. Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
------, et al. Laporan Akhir Inventarisasi Dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Kerjasama Kementrian ATR/BPN dengan Fakultas Hukum USU, 2022.
Sembiring, Rosnidar. Hukum Pertanahan Adat. Depok: Rajawali Pers, 2019.
Siagian, Saurlin, et al. Tombak Na Marpatik Adat dan Hutan di Tapanuli. 2022.
Sudiyat, Iman. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty, 1981.
Sumardjono, Maria S.W. Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk. Jakarta: KITLV, 2010.
Suwitra, I Made. "Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya Terhadap Penguasaaan Desa Adat Bali". Jurnal Lingkungan dan Pembangunan. Vol. 4, No. 1, 2020.
Thontowi, Jawahir, et al. Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI & CLDS FH UII, 2012.
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Article 25.
Vergouwen, J.C. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Jakarta: Pustaka Azet, 1985.
Wahid, Muchthar. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Jakarta: Republika, 2008.
YPES, W.K.H. BIJDRAGE. dalam Siagian, Saurlin, et al. Tombak Na Marpatik Adat dan Hutan di Tapanuli. 2022
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Agustin Adisaputra Simamora, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
