Penerapan Asas Lex superior Derogat Legi Inferiori dalam Pembentukan Peraturan Desa

Abstract

Pembentukan Peraturan Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan dalam kerangka sistem hukum nasional. Persoalan muncul ketika Peraturan Desa memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Desa dalam sistem peraturan perundang-undangan, penerapan asas lex superior derogat legi inferiori dalam pembentukannya, serta akibat hukum apabila Peraturan Desa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan perubahan yang tercatat pada tahun 2026, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Desa tidak termasuk dalam hierarki formal sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi keberadaannya diakui berdasarkan ketentuan mengenai peraturan yang dibentuk oleh Kepala Desa atau yang setingkat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, penerapan asas lex superior terhadap Peraturan Desa tidak hanya berkaitan dengan jenjang norma, tetapi juga dengan sumber kewenangan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan konflik norma dan harus ditangani melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan/atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.