Analisis Yuridis Pembatasan Penanaman Modal Asing pada Bidang Usaha Berisiko Rendah dan Menengah Rendah di Provinsi Bali berdasarkan Prinsip National Treatment dalam World Trade Organization (WTO)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi hukum pembatasan Penanaman Modal Asing (PMA) pada bidang usaha berisiko rendah dan menengah rendah di Provinsi Bali melalui Surat Gubernur Bali serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip National Treatment dalam rezim World Trade Organization (WTO). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan PMA terhadap 18 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) melalui Surat Gubernur Bali tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat karena surat gubernur bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang berwenang membatasi bidang usaha yang telah ditetapkan terbuka bagi investasi melalui regulasi Pemerintah Pusat. Penutupan akses sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) tanpa perubahan terhadap regulasi induk juga berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip keseragaman pengaturan penanaman modal. Selain itu, pembatasan yang secara khusus membedakan pelaku PMA dan penanaman modal dalam negeri pada bidang usaha sejenis berpotensi menyimpang dari prinsip National Treatment sebagaimana diatur dalam Pasal XVII General Agreement on Trade in Services (GATS), terutama apabila sektor terkait telah tercantum dalam Schedule of Specific Commitments Indonesia tanpa pembatasan yang relevan. Meskipun perlindungan UMKM dan kepentingan ekonomi lokal dapat menjadi tujuan kebijakan yang sah, penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan pengecualian berdasarkan Pasal XIV GATS dan tidak dilakukan secara diskriminatif.