Analisis Kesesuaian Penetapan Status Desa Mandiri terhadap Kemampuan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Studi Kasus Desa Beluluk, Bangka Tengah

Authors

  • Junaidi Junaidi Faculty of Law, Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia
  • Syafri Hariansah Faculty of Law, Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia
  • Husni Thamrin Faculty of Law, Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9194

Keywords:

Desa Mandiri, Pendapatan Asli Desa, Kemandirian Ekonom

Abstract

Status Desa Mandiri merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian dan kapasitas pembangunan desa di Indonesia. Penetapan status tersebut idealnya mencerminkan kemampuan faktual desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, pada praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara status administratif Desa Mandiri dengan kemampuan riil desa dalam mengembangkan sumber sumber pendapatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kebijakan penetapan status Desa Mandiri benar benar merepresentasikan kemandirian ekonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan status Desa Mandiri terhadap kemampuan Desa Beluluk, Kabupaten Bangka Tengah, dalam meningkatkan PADes, serta menilai implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengelola BUMDes, serta melalui telaah dokumen peraturan, laporan keuangan desa, dan data Indeks Desa Membangun (IDM). Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan menelaah hubungan antara status Desa Mandiri dan kinerja peningkatan PADes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status Desa Mandiri di Desa Beluluk belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas ekonomi dan kelembagaan yang memadai. Secara administratif, Desa Beluluk memenuhi kriteria IDM, tetapi secara substantif masih menghadapi kendala dalam diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan kelembagaan BUMDes. Implikasi temuan ini menegaskan bahwa penetapan status Desa Mandiri perlu dievaluasi secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan indikator formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan dimensi keberlanjutan ekonomi desa.

References

Ahmad Syauqi, Mulyer Mananda Setyahadi, 2021. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI. J. Adhikari 1, 20–29. https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.21

Aldilah Kania Firanda Putri, Deden Syarifudin, Meyliana Lisanti, 2022. Kajian Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri. Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah. 8, 102–115. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2597

Alkadafi, M., Tauby, S., Andini, N.L., 2021. Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. PUBLIKA J. Ilmu Adm. Publik 7, 1–18. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562

Angelita, A., Budiman, B., Jumansyah, J., 2020. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa menuju Desa Mandiri (Studi Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur). J. Sos.-Polit. 1, 115–129. https://doi.org/10.54144/jsp.v1i2.19

Annastasya, F., Ngabiyanto, Tijan, Seftyono, C., 2024. STRATEGI PEMERINTAH DESA PADA PENCAPAIAN STATUS DESA MANDIRI DI DESA JIMBAR KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI. Inisiasi 139–152. https://doi.org/10.59344/inisiasi.v13i2.239

Arta, I.K.K., I Nyoman Gede Remaja, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. J. Penelit. Dan Pengemb. Sains Dan Hum. 7, 155–162. https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.58846

Basri, M., Yulianto, Y., Prihantika, I., 2023. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu. PESIRAH J. Adm. Publik 2. https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.26

Bidjuni, A.M., Gobel, L.V., Djaba, M., 2025. Model Desa Mandiri Berbasis Partisipasi Masyarakat Studi Di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. J. Gov. Public Adm. 2, 719–738. https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2744

Bismo, P., Sahputra, R., 2021. Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa. Matra Pembaruan 5, 77–88. https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.77-88

Buntoro, G.A., Wirawanto, Y., Hantoro, I.B., Aji, L.P., Yonatama, I., Syarifuddin, I., Prayitno, R.A., Prasetyo, Y., 2024. Pemanfaatan Website Desa dan Layanan Mandiri sebagai Upaya Pelayanan Publik Masyarakat Desa Tugu. J. PkM Pengabdi. Kpd. Masy. 7, 39. https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v7i1.21020

Darsono, D., Lestari, R.A., Mustafa, A.A., 2023. Pengembangan Wawasan Ekososioekopreneur Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Desa Mandiri. J. Community Dev. 3, 334–346. https://doi.org/10.47134/comdev.v3i3.123

Devi, L.P.P.I., Suamba, I.K., Arisena, G.M.K., 2022. MANAJEMEN, TANTANGAN DAN HAMBATAN BADAN USAHA MILIK DAESA (BUM Desa). J. Hexagro 6, 22–36. https://doi.org/10.36423/hexagro.v6i1.854

Fariadi, H., 2018. MODEL DESA MANDIRI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT STUDI DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATANAnalisis Strukturisasi Kelembagaan Desa Mandiri Pangan Berkelanjutan Dengan Aplikasi Metode Interpretative Structural Modelling (Ism) Di Kabupaten Bengkulu Tengah. AGRITEPA J. Ilmu Dan Teknol. Pertan. 3, 75–84. https://doi.org/10.37676/agritepa.v3i2.535

Hariansah, S., Qhistina, L., 2026. Toward Algorithmic Due Process: Constitutional Challenges and Human Rights Risks in Indonesia’s Digital State. J. Pembang. Huk. Indones. 8, 25–45. https://doi.org/10.14710/jphi.v8i1.25-25

Kharisma, B., Taifur, W.D., Muharja, F., 2021a. Dampak Anggaran, Kesulitan Geografis, dan Rumah Tangga Desa terhadap Status Desa di Provinsi Riau: The Impact of Budget, Geographic Difficulty, and Village Households on Village Status in Riau Province. J. Reg. Rural Dev. Plan. 5, 187–202. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.3.187-202

Kharisma, B., Taifur, W.D., Muharja, F., 2021b. Distribusi Belanja Desa dan Capaian Status Pembangunan Desa di Provinsi Riau. Ekon. J. Econ. Bus. 5, 407. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.375

Kompas, 2025. Kemandirian Desa Tergerus Dalam 10 Tahun Terakhir (6). Kompas.

Kusdiyanto, M.A., Pahlevy, R.R., 2024. Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Indones. J. Law Justice 2, 21. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2997

Laing, R., Mutmainah, Z., Maskikit, E.B., Lembang, F.K., Rahakbauw, D.L., 2022a. Pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari Menggunakan Aplikasi Microsoft Office Menuju Desa Mandiri Statistik. Dedication J. Pengabdi. Masy. 6, 121–128. https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.810

Laing, R., Mutmainah, Z., Maskikit, E.B., Lembang, F.K., Rahakbauw, D.L., 2022b. Pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari Menggunakan Aplikasi Microsoft Office Menuju Desa Mandiri Statistik. Dedication J. Pengabdi. Masy. 6, 121–128. https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.810

Lainsamputty, N., 2022. Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tengah. J. Saniri 3, 11. https://doi.org/10.47268/saniri.v3i1.1222

Latuconsina, F., Noya Van Delsen, M.S., Yudistira, 2024. Klasifikasi Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM) Multiclass pada Data Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Maluku. J. Math. Comput. Stat. 7, 380–395. https://doi.org/10.35580/jmathcos.v7i2.3624

Lindawaty, D.S., 2023. Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri Dan Hub. Int. 14, 1–21. https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120

Mamengko, R.S., Sondakh, M.K., Tampi, B., 2024. Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa. Nuansa Akad. J. Pembang. Masy. 9, 95–106. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2202

Manik, R.D., Ginting, B., -, T.K.D.A., 2022. ANALISIS PERAN NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi). Ilmu Huk. Prima IHP 4. https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2176

Naf’an, M., Yamin, A., Dewi, G., 2024. Pembangunan Desa Melalui Penataan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa Menuju Desa Mandiri Sejahtera (Welfare Village) (Lokasi Kajian: Desa Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat). JIIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik. 7, 1315–1320. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3378

Natasya Salsabila Pramudita, Safina Rahma Isro’in Maftukha, Muhammad Noer Falaq Al-Amin, 2024. ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN TEORI MODEL RASIONAL MENGENAI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN LABAN CENTRAL PARK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. J. Media Akad. JMA 2. https://doi.org/10.62281/v2i5.276

Nisa Izqi Naeli, Irfan Nursetiawan, Arie Budiawan, 2024. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Jemb. Huk. Kaji. Ilmu Huk. Sos. Dan Adm. Negara 1, 11–25. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.694

Reza Anggapratama, Bima Kusumanjaya, Ranti Safitri, 2023. Peningkatan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun di Desa Sidomukti melalui KKN-T Kolaboratif Universitas Bojonegoro. WAHATUL MUJTAMA J. Pengabdi. Masy. 4, 118–128. https://doi.org/10.36701/wahatul.v4i2.1072

Riska Sulistyani, Afrizal Afrizal, Uly Sophia, 2024. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Sejahtera di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan. Konsensus J. Ilmu Pertahanan Huk. Dan Ilmu Komun. 1, 386–399. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.315

Rizal, A., Triandani, S., April, M., Alkadafi, M., 2022. PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT). J. EL-RIYASAH 13, 76. https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.18174

Rokim, M., Wijaya, M., Setyowati, R., 2024. BUM Desa Bersama: Strategi Transformasi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM Mandiri Pedesaan. J. Ilm. Glob. Educ. 5, 455–466. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2385

Saidah, N., Khasanah, L., Asriyatuzzahra, Ridloah, S., 2022. Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village: Analysis of the Success Strategy of Krandegan Digital Village in Supporting the Smart Village Program. J. Reg. Rural Dev. Plan. 6, 123–135. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.123-135

Siregar, M., 2023. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). J. ILMU Sos. Dan ILMU Polit. 3. https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889

S.Sos, B., Alkadafi, M., Fithriyyah, M.U., 2021. Evaluasi Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. J. EL-RIYASAH 11, 139. https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.12147

Suhela Putri Nasution, Abdurrozzaq Hasibuan, 2023. STRATEGI INOVASI PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. J. Pengabdi. Masy. Akad. 1, 5–23. https://doi.org/10.59024/jpma.v1i3.204

Supandi, D., 2023. Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. Al Qalam J. Ilm. Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, 3731. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697

Syafri Hariansah, 2022. Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. KRTHA BHAYANGKARA 16, 121–130. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000

Wahyudi, I., Sunarmi, S., Sembiring, R., Sukarja, D., 2023. Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai. Locus J. Acad. Lit. Rev. 874–895. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.240

Downloads

Published

2026-08-10

How to Cite

Junaidi, J., Hariansah, S., & Thamrin, H. (2026). Analisis Kesesuaian Penetapan Status Desa Mandiri terhadap Kemampuan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Studi Kasus Desa Beluluk, Bangka Tengah. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 6(5), 3898–3909. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9194