Kedudukan Personal Guarantee dan Benda yang dijaminkan dalam Kepailitan Debitor
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4235Keywords:
kepailitan, jaminan perorangan, perlindungan hukumAbstract
Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jaminan perorangan dalam kepailitan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian adalah penjamin perorangan dapat dipertanggungjawabkan atas utang debitor jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa penjamin dapat dinyatakan pailit. Perlindungan hukum terhadap penjamin terdiri dari perlindungan preventif, seperti memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi perjanjian, serta perlindungan represif, yang dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa terkait jaminan perorangan. Penjamin perorangan memiliki hak subrogasi, yang memberikan hak untuk menuntut kembali utang kepada debitor atau pihak lain yang terkait.
References
Asyhadie, Z. (2016). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 20.
Damanik, M. P. (2024). Pelindungan Hukum Terhadap Personal Guarantee Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP), 228.
Dwi Merlyani, A. Y. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. Jurnal Repertorium, 37.
Ginting, E. R. (2018). Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 32.
Hartono, D. T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 309.
Indriyani, A. (2006). Aspek Hukum Personal Guaranty. Jurnal Hukum Prioris, 28.
Issac Davids Panjaitan, A. F. (2020). Pertanggungjawaban Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate Guarantee) Dalam Perkara Kepailitan. Jurnal Hukum Positum, 56.
Luh Made Asri Dwi Lestari, A. A. (2021). Hak Subrogasi Penanggung dalam Borgtocht. Jurnal Magister Hukum Udayana, 551.
Nasution, A. (2018). Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia . Jurnal Hukum Kaidah, 428.
Pangastuti, L. (2015). Pertanggungjawaban Pihak Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit. Jurnal Repertorium, 148.
Patricia, Y. A. (2022). Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan. Jurnal Jurist-Diction, 2364.
Pondaag, F. B. (2018). Kajian Benda Jaminan Direktur yang Dinyatakan Pailit Oleh Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Lex Et Societatis, 332.
Setyowati, N. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Jurnal Repertorium, 99.
Siregar, A. M. (2019). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit. Jurnal Wawasan Yurdika, 80.
Sjahdeini, S. R. (2010). Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 28.
Sri Budi Purwaningsih (Sidoarjo: Umsida Press, 2. (2021). Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia. Sidoarjo: Umsida Press, 42.
Sukmawati, M. N. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Airlangga Development Journal, 228.
Susanti. (2018). Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan dengan Hukum Penanggungan (BORGTOCHT) di Belanda. Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, 198.
Sya'Bina, Y. G. (2024). Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Person An Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan: Studi Kasus Putusan An: Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pd Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Ni T/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jurnal Lex Patrimonium, 3.
Wicaksana, M. D. (2022). Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitur Wanprestasi. Jurnal Konstelasi Mahasiwa Unissula, 52.
Yunianti, N. I. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta. Jurnal Privat Law, 47.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Rilisa Aldaba, Kholis Roisah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
