Urgensi Penghapusan Daerah Otonom Kota Solok dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3977Keywords:
good governance, regional autonomy, decentralizationAbstract
Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan desentralisasi yang optimal. Salah satu isu yang mencuat adalah urgensi penghapusan daerah otonom, terutama di Kota Solok dan Kota Pariaman, yang menghadapi masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Meskipun kedua kota tersebut memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata di Kota Pariaman, keduanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penghapusan atau penggabungan daerah otonom di Kota Solok dan Kota Pariaman, dengan menggunakan teori evaluasi kinerja daerah dan konsep penghapusan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi kedua kota adalah rendahnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan pada dana pusat, serta terbatasnya daya saing ekonomi daerah. Meskipun Kota Pariaman memiliki potensi sektor pariwisata, kurangnya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan penggabungan dengan daerah lain. Begitu juga dengan Kota Solok yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, penghapusan atau penggabungan daerah otonom perlu dipertimbangkan melalui evaluasi yang menyeluruh dan berbasis pada kinerja dan kemampuan daerah.
References
Afifah, N., Rahmawati, R., & Purnamasari, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor. Administratie: Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1–8.
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. PT Raja Grafindo Persada.
Arief Maulana. (2019). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Daerah. Jurnal Natapraja, 7(2), 169–186. https://journal.uny.ac.id/index.php/nataprajapp.91-104
Gusprinadi, H. (2024). Jurnal Lanskap Politik Implikasi Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru Di Papua. 2, 50–54. http://doi.org/10.31942/jlp.2024.2.1
Hanafi, Y. S., Hardianto, W. T., & Tunggadewi, U. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Reformasi, 9(2), 153–160.
Khairunnisa, D. P. (2023). Implementasi Otonomi Daerah: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Kesehatan Masyarakat. Public Health, December, 1–13.
Monoarfa, M. A. (2002). Good Governance dalam Tinjauan Otonomi Daerah. Academy of Management Journal, 5(3), 11–143.
Muhammadiah, M. (2013). Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah. Otoritas?: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 57–66. https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61
Mulyani, S. R. (2021). Metodologi Penelitian (S. R. Mulyani (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada Bandung.
Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(1), 80. https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6387
Rahmadanirwati, D. (2018). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat. Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic, 2(3), 43–50. https://doi.org/10.36057/jips.v2i3.336
Risal, M. (2016). Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Administrative Reform, 4(2), 106–126. http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/597/547
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Suharizal, Indah Adi Putri, Aidinil Zetra

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.