Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang Tidak Mendapatkan Upah
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2159Keywords:
Law Protection, Employment, PKWTT, WagesAbstract
Issues related to employment seem to have become an issue that is always hotly discussed, especially related to the widespread phenomenon of unilateral termination of employment by employers who then invited the author to discuss the decision 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst, where PKWTT workers did not receive their wages at all from September 2016 to February 2021 and were terminated without official information. This issue is interesting to discuss, especially regarding the form of protection for PKWTT who experience Termination of Employment Relations and reflecting this with the judge's consideration of the a quo decision in terms of the Employment Law which in its development was revised with the Job Creation Law and gave birth to implementing regulations PP Number 35 of 2021 and PP Number 36 of 2021. In this research, the author uses normative juridical research methods using literature studies and a legal approach. The research results show that PKWTT who experience layoffs are entitled to severance pay, UPMK, and separation pay as well as other benefits required by the government such as THR. PKWTT who feel aggrieved also have the right to submit non-litigation legal remedies as a priority for settlement, then if this is not achieved, they can submit litigation legal remedies. In essence, the judge's considerations in handing down the a quo decision were appropriate in referring to the formulation of severance pay calculations in accordance with applicable regulations. The government needs to aggressively continue to carry out outreach regarding labor regulations and routinely open communication spaces with workers and employers to then adjust existing labor regulations.
References
Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Penerbit Toko Gunung Agung.
Asuan, A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERSTATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Solusi, 17(1), 23–31. https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.147
Asyhadie, Z. (2015). Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Rajawali Pers.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pustaka Pelajar.
Fathammubina, R., & Apriani, R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 3(1), 108–130. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1889
Gunadi, F. (2021). Memahami Perjanjian Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. CV Gema Insani Press.
Husni, L. (2016). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Raja Grafindo Persada.
Ibrahim, J. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.
Kelana, D. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 9(2), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.207
Manullang, S. H. (1998). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (A. Hamzah (ed.)). Rineka Cipta.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (19 ed.). Prenada Media Group.
Noval, S. M. R. (2017). Hukum Ketenagakerjaan. Refika Aditama.
Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Refika Aditama.
Soepomo, I. (1993). Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan. Djambatan.
Suwantari, I. G. A. D., & Astariyani, N. L. G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi. Kertha Semaya?: Journal Ilmu Hukum, 6(7), 1–15.
Syahrani, R. (2008). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
Trijono, R. (2020). Omnibus Law: Cipta Lapangan Kerja. Papas Sinar Sinanti.
Udiana, I. M. (2018). Industrialisasi dan Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum (1 ed.). Udayana University Press.
Udiana, I. M., Westra, I. K., & Sri Utari, N. K. (2015). KEWAJIBAN PENGUSAHA MENYEDIAKAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BERANGKAT DAN PULANG PADA MALAM HARI DI BALI SAFARI AND MARINE PARK. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 4(3), 565–574. https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p13
Wibowo, S. H., & Matheus, J. (2023). Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang Di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(5), 2560–2565. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2560-2565
Yulianto, T. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA/BURUH YANG MENGUNDURKAN DIRI ATAS KEMAUAN SENDIRI. LAW REFORM, 6(2), 82–99. https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12475
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Auliadi Achmad Davin, Rasji Rasji
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
