Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Melalui Prinsip Presumtion of Innocence Pasca KUHAP 2025 : Studi Hukum Perbandingan Indonesia dan Inggris

Abstract

Praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam hukum acara pidana yang melindungi tersangka dan terdakwa dari perlakuan seolah-olah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Reformasi hukum acara pidana di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru disahkan memperkuat asas ini, namun kajian yang menelaah pergeseran karakter pengaturannya dari bersifat deklaratif menjadi lebih operasional, sekaligus membandingkannya dengan sistem peradilan pidana Inggris dan Wales, masih terbatas. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan implementasi asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku saat ini dibandingkan dengan sistem peradilan pidana Inggris dan Wales, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia saat ini memperkuat asas praduga tak bersalah melalui ketentuan yang mengatur syarat penetapan tersangka serta larangan tindakan penyidikan yang menimbulkan praduga bersalah. Sementara itu, Inggris dan Wales menerapkan asas ini melalui mekanisme peradilan yang adil, beban pembuktian pada pihak penuntut, objektivitas jaksa penuntut umum, dan kewajiban pengungkapan bukti (disclosure). Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi kesenjangan antara norma dan implementasi praktisnya di Indonesia, disertai rekomendasi penguatan standar dan pengawasan berdasarkan perbandingan dengan sistem Inggris dan Wales.