Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Authors

  • Ulia Ulfa UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
  • Maimun Maimun UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
  • Eti Karini UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5348

Keywords:

Implementasi, Distribusi Subsidi Energi, Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Abstract

Program konversi energi melalui distribusi gas elpigi 3kg bersubsidi sebagai langkah strategis pemerintah mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi partisipatif terhadap berbagai pihak. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan sesuai amanat regulasi. Penyaluran gas elpiji 3kg masih didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke atas dan ASN, sehingga kelompok rentan sulit mendapatkan akses. Faktor-faktor penyebab meliputi lemahnya sistem verifikasi identitas penerima, minimnya mekanisme pengawasan multi-level, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Analisis fiqh siyasah tanfidziyah menunjukkan implementasi kebijakan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (al-'adalah), pelaksanaan amanah dalam pengelolaan kebijakan publik, dan orientasi kemaslahatan umat. Dampak ketidaktepatan sasaran menciptakan efek yang merugikan kelompok target dan mengurangi efektivitas program konversi energi. Hal ini mengakibatkan distribusi subsidi menjadi salah sasaran dan menimbulkan ketimpangan.

 

References

Adiman, M. F., Roziqin, M. K., & Rahman, M. (2023). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Distribusi Gas Elpiji Berbasis Web Pada PT. Bumi Gasindo Raya. JUSTIFY : Jurnal Sistem Informasi Ibrahimy, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.35316/justify.v1i2.2593

Azim, M. F., Budiman, A., & Arsyad, M. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dewi, A. F., Ghozali, R. M., & Budiono, K. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Gas LPG 3 KG Di PT. Nafa Energi Indonesia Botolinggo, Bondowoso. JMBI : Jurnal Manajemen Bisnis Dan Informatika, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.31967/prodimanajemen.v4i1.908

Djohanis, H. (2024). Implementasi Kebijakan Penjualan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Sesuai Harga Eceran Tertinggi ( Studi Kasus Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai ). 1(4).

Fazhira, S., & Irwansyah, I. (2023). Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1), 558. https://doi.org/10.29210/1202323080

Hapsar, R. T. B., Nurnazli, N., & Pradikta, H. Y. (2025). Implementasi Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Persfektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Studi di Polres Metro. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(4), 3554–3564. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4596

Hendra, M., & Mayarni, M. (2024). Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang. Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi, 1(4), 210–220. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.202

Husny, H., Kurniawan, F., & Lasmadi, L. (2022). Pengembangan Sistem Pemantau Kebocoran Gas Elpiji dan Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Berbasis Internet Of Things. Aviation Electronics, Information Technology, Telecommunications, Electricals, Controls, 4(1), 61–74. https://doi.org/10.28989/avitec.v4i1.1181

Kolang, A. R. C. G. (2025). Normative Reposition of Regional Head Regulations in the Indonesian Legal System. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 5(1), 39–54. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26341

Lail, M. N., Dhia, D., & Mansis, I. R. (2023). Pengeluaran Negara untuk Perlindungan Sosial Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Telaah APBN 2023.

Marzuki, P. D. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. JURNAL HUKUM SEHASEN, 11(1), Article 1. https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169

Muhammad Iqbal. (2016). Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana.

Muharam, R. S., Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini, C. (2025). Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kg Di Jawa Barat: Distribusi Kesejahteraan, Risiko Ekologis, Dan Ekonomi Publik. Manajemen: Jurnal Ekonomi, 7(1), 130–141. https://doi.org/10.36985/p2w01m95

PERPRES No. 104 Tahun 2007. (2007). Database Peraturan | JDIH BPK. http://peraturan.bpk.go.id/Details/42150/perpres-no-104-tahun-2007

Prayitno, E. P., Masjaya, M., & Noor, M. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistirbusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur. TheJournalish: Social and Government, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.55314/tsg.v4i1.376

Priyanto, A., Alamsyah, M. S., & Arif, M. Y. A. (2024). The Effectiveness of Implementing a Closed-list Proportional System in Selecting Legislative Members from the Perspective of Islamic Law. KnE Social Sciences, 433–444. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15001

Priyanto, A., & Arif, M. Y. A. (2025). Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024. Jurnal Ius Constituendum, 10(1), Article 1. https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968

Putri, K. R., Saebani, B. A., & Prasetyo, R. E. (2025). Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik di Pemerintahan Kota Bandung dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(4), Article 4. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1561

Razali, M. F., Umur, A., & Putri, S. K. (2022). Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 11(2), 266. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.15218

Soekanto, S. (1981). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia.

Sukri, I. (2025). Law Enforcement Against Air Pollution Siyasah Tanfidziyah Perspective (Case Study In Parepare City): Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kota Parepare). Constitutional Law Society, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.95

Syazali, E. A., Najwan, J., & Muskibah, M. (2024). Legal Reform and Strengthening of The Financial Services Authority (OJK): Protecting Investors From Insider Trading in Indonesia. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 4(2), 184–209. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.25513

Tarigan, M. I., Hafandi, R., & Hakim, D. A. (2025). Manifesting the Spirit of “Gotong-Royong” between State Institutions in Maritime Security: As an Effort to Regulate and Enforce Law in Indonesia. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 5(1), 73–86. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.25938

Downloads

Published

2025-09-20

How to Cite

Ulfa, U., Maimun, M., & Karini, E. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) . Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(6), 5545–5555. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5348

Issue

Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Ulia Ulfa, Maimun Maimun, Eti Karini

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.