Efektivitas Penerapan Hukum Konstruksi pada Proyek Infrastrukstur Nasional : Studi Kasus Ruas Jalan Tol Lampung-Palembang
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4115Keywords:
Trans Sumatra Toll Road, Construction Law, Land Acquisition, Risk Management, Sustainable Development.Abstract
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan Proyek Strategis Nasional yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra. Ruas Lampung-Palembang, dengan panjang sekitar 361 kilometer, memiliki peran strategis sebagai penghubung wilayah Sumatra bagian selatan. Namun, pelaksanaan proyek ini menghadapi berbagai tantangan, seperti pembebasan lahan, pendanaan, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum konstruksi dalam proyek ini, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas pelaksanaan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan fokus pada penerapan regulasi, manajemen risiko, dan pengelolaan kontrak berdasarkan peraturan nasional dan standar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi konflik dalam pembebasan lahan, keterlambatan pendanaan, kurangnya pengawasan, dan kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kesimpulan penelitian menggarisbawahi pentingnya optimalisasi perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan transparansi dalam pengelolaan proyek. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek JTTS dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
References
Abdullah, Z. (2022). “Comparative Study of Construction Law between Indonesia and Malaysia.” Asian Journal of Construction Law, 10(4), 50-65.
Annisa, Suharto, U. S., Syaifudin, R., Sayifullah, & Ginanjar, R. A. F. (2024). Dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra pada perekonomian Indonesia: Pendekatan analisis input-output. Tirtayasa Ekonomika, 19(2), 213–220.
Asosiasi Ahli Bangunan Indonesia (AABI). (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://aabi.or.id/filelampiran/UU%20No%202%20Tahun%202017.pdf.
Bajamandiri.com. (2023, Oktober 4). Kesalahan dalam konstruksi. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://bajamandiri.com/2023/10/04/kesalahan-dalam-konstruksi.
Bisnis.com. (2021, Februari 1). Hutama Karya pakai skema ini untuk danai Tol Trans Sumatra. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20210201/45/1350813/hutama-karya-pakai-skema-ini-untuk-danai-tol-trans-sumatra.
Cepagram.com. (2019, Mei 26). Implikasi pemberlakuan UUJK No. 2 Tahun 2017 terhadap penyelesaian sengketa. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://cepagram.com/index.php/2019/05/26/implikasi-pemberlakuan-uujk-no-2-tahun-2017-terhadap-penyelesaian-sengketa.
Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business.
Fadillah, R. (2020). “Analisis Sengketa Pembebasan Lahan.” Jurnal Hukum Agraria dan Konstruksi, 8(1), 55-70.
Fakhurozi, A., Ningrum, A. D., & Amanda, R. (2020). Kajian studi dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terhadap infrastruktur dan lingkungan. Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, 4(1).
Fakhurozi, A., & Rizal, M. (2020). Kajian Studi Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terhadap Infrastruktur dan Lingkungan. Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 1(2), 123–134.
Hakim, F., & Yulianti, A. (2022). Analisis Risiko pada Proyek Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung). Jurnal Kajian Teknik Sipil, 9(1), 1–19.
Hatmoko, D., Pratistha, Y., & Hidayat, A. (2023). Uncertainty in Construction Regulations: A Case Study of JTTS.
Hatmoko, J. U. D., Pratistha, R. A., & Hidayat, A. (2022). Keterlambatan proyek yang disebabkan oleh owner: Evaluasi faktor-faktor penyebab dan klaim kontraktor. Media Komunikasi Teknik Sipil, 28(2), 211–218.
Hukumku.id. (n.d.). Sengketa pembayaran kontraktor dan sub-kontraktor. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://www.hukumku.id/post/sengketa-pembayaran-kontraktor-dan-sub-kontraktor.
Hutama Karya. (2024). Laporan tahunan PT Hutama Karya. Diakses dari https://www.hutamakarya.com.
Indramanik, I. B. G. (2017). FIDIC dan kontrak konstruksi di Indonesia. Jurusan Teknik Gradien, 9(1).
Jaya, N. M., Putera, I. G. A., & Simanjuntak, M. H. (2020). Analisis risiko pada pelaksanaan proyek konstruksi yang menggunakan kontrak FIDIC di Bali. Jurnal Spektran, 8(1), 74–83.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Diakses dari https://jdih.pu.go.id.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id.
Khofifah, N., & Angreni, P. (2019). Land Acquisition Challenges in Infrastructure Projects. Jurnal Studi Infrastruktur.
Khofiyah, O. L., & Angreni, I. A. A. (2019). Pengaruh pembebasan tanah terhadap keterlambatan proyek pembangunan jalan tol: Studi kasus Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II B. Media Komunikasi Teknik Sipil, 25(2), 191–198.
Kompas.com. (2024, Januari 15). Tahun 2024, Lampung-Aceh bakal makin tersambung Tol Trans-Sumatera. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://www.kompas.com/properti/read/2024/01/15/113000821/tahun-2024-lampung-aceh-bakal-makin-tersambung-tol-trans-sumatera?lgn_method=google&google_btn=onetap.
Latif, M. (2023). “Manajemen Konflik dalam Proyek Infrastruktur Skala Besar.” Jurnal Manajemen Konstruksi Indonesia, 9(3), 100-115.
Latada, H., Ashad, H., & Musa, R. (2022). Analisis penyelesaian sengketa jasa konstruksi pada proyek pembangunan pasar rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. Jurnal Flyover (JFO), 2(1).
Leks&Co. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://blog.lekslawyer.com/undang-undang-republik-indonesia-nomor-2-tahun-2017-tentang-jasa-konstruksi.
Manurung, A. (2022). Risk management in construction projects. Jurnal Teknik Konstruksi, 15(2), 120-135.
Manurung, E. H. (2022). Kontrak konstruksi infrastruktur ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jurnal Infrastruktur Indonesia, 2(2).
Murdoch, J., & Hughes, W. (2000). Construction Contracts: Law and Management (3rd ed.).
Nugraha, P. (2022). “Regulasi Baru dalam Proyek Strategis Nasional.” Jurnal Kebijakan Publik dan Infrastruktur, 11(3), 23-40.
Pikiran Rakyat. (2024, Januari 13). Proyek JTTS ruas Palembang-Betung: Tantangan sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://lubuklinggau.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2918731583/proyek-jtts-ruas-palembang-betung-tantangan-sosial-dan-lingkungan-dalam-pembangunan-infrastruktur.
Pratama, I. (2023). “Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi.” Jurnal Arbitrase Indonesia, 12(2), 30-45.
Putra, R. A. (2023). Studi Penerapan Konstruksi Berkelanjutan pada Pekerjaan Jembatan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin. Jurnal Teknik Sipil Universitas Andalas, 12(1), 45–58.
Rishan, I., & Nika, I. (2022). Inkompatibilitas metode omnibus law dalam penyederhanaan regulasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 166–188.
Riyanto, A., & Joesoef, I. E. (2020). Penugasan Badan Usaha Milik Negara dalam Pengusahaan Jalan Tol: Studi Penugasan PT. Hutama Karya (Persero) dalam Pengusahaan Jalan Tol di Sumatera. National Conference For Law Studies (NCOLS) , pp, 344–379.
Rumahmaterial.com. (2023, Juli). Keterlambatan proyek konstruksi. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://www.rumahmaterial.com/2023/07/keterlambatan-proyek-konstruksi.html.
Safitri, A. (2021). “Evaluasi Pengawasan Proyek Strategis Nasional.” Jurnal Pengawasan Konstruksi Nasional, 5(2), 65-80.
Safitri, L. (2021). Environmental compliance in mega projects. Environmental Journal, 18(1), 10-25.
Santoso, B. (2021). “Implikasi Regulasi Pajak dalam Proyek Jasa Konstruksi.” Jurnal Hukum Bisnis dan Konstruksi, 15(4), 45-60.
Setiawan, R. (2023). BIM technology for project efficiency. Jurnal Teknologi Konstruksi, 20(4), 210-225.
Seputarbirokrasi.com. (n.d.). Dampak dan solusi atas kurangnya pengawasan terhadap proyek pemerintah. Diakses pada 13 Januari 2025, dari https://seputarbirokrasi.com/dampak-dan-solusi-atas-kurangnya-pengawasan-terhadap-proyek-pemerintah.
Silalahi, D. W. L., & Sa’adah, N. (2023). Tinjauan yuridis eksekusi pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. RechtIdee, 18(1).
Simanjuntak, M. R. A., Putra, F. P., & Hidayat, T. (2024). Analisis risiko pada proyek pembangunan jalan tol (Studi kasus proyek pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung). Jurnal Kajian Teknik Sipil, 9(1), 1–19.
Sugiharto, M. E. (2018). Analisis Kesesuaian Hukum dalam Proses Penunjukan Langsung Hutama Karya Infrastruktur pada Proyek Jalan Tol Sumatera terhadap Perundang-undangan Terkait. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Diakses dari: https://jdih.pu.go.id.
Zania, I., Fuad, F., Hidayat, Y., & Machmud, A. (2023). Penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada BUMN. Binamulia Hukum, 12(2), 443–457.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Angga Dwian Prakoso, Sami’an, Sarwono Hardjomuljadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
