Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta

Authors

  • Daya Handoyo Prabowo Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia
  • Suharno Suharno Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia
  • Muhammad Aziz Zaelani Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3951

Keywords:

lingkungan, pengawasan, preventif, SPPL, Surakarta

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan hambatan pengawasan lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada UMKM di wilayah Kota Surakarta. Kerusakan lingkungan membawa efek negatif kepada korban yaitu negara, rakyat maupun generasi mendatang sekaligus menjadi beban negara, mengingat biata pemulihannya ditanggung masyarakat dan pemerintah. Diperlukan mekanisme pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL untuk jenis kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat mikro kecil dan menengah. Hal ini karena pengawasan lingkungan justru alpha memberikan resolusi terhadap jenis kegiatan tersebut, bahkan SPPL banyak tidak diberlakukan. Maka, perlu ditemukan urgensi optimalisasi SPLL sebagai sarana preventif pengawasan lingkungan. Penelitian ini empiris dengan data primer data SPPL UMKM wilayah Kota Surakarta dipadukan dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta mencakup kurangnya aparatur pengawasan lingkungan di Kota Surakarta, minimnya sosialisasi SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, lemahnya substansi dan kewajiban SPPL, penegakan sanksi belum menjangkau pelaku usaha industri rumahan. Bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta dilaksanakan melalui optimalisasi sarana perizinan usaha dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagai indikator SPPL.

References

Basah, Sjachran, 2002, Perlindungan Hukum Atas Sikap Administrasi Negara, Alumni, Bandung.

Brainwhaite, J., “Single-Issue Lobbies Create Woes,” Milwaukee Journal, Vol. 17, No. 9, 2019.

Brand, James T., “Montesquieu and The Separation of Power”, Oregon Law Review, Vol. 12, No. 3, 2019: 175-197.

Broder, 2020, The Unnecessary Evil Ofspecial-Interest Groups, Boston Sunday Globe, Easton.

Cramton, Boyer, “Citizen Suits in The Environmental Field: Peril or Promise”, Economic and Law Review, Vol. 2, No. 407, 1972.

Friedman, Lawrence M., 2013, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1983, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hasyim, Dardiri, 2016, Hukum Lingkungan, UNS Press, Surakarta.

Horowitz, D., “The Courts and Social Policy: Environmental Decision and The Role of The Courts”, Panama Law Review, Vol. 122, No. 509, 1974.

Manan, Bagir, 2011, Negara Hukum yang Berkeadilan, FSKN FH UNPAD, Bandung.

Nonet, Phillip, Philippe Selznick, 2012, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung.

Rosidin, Utang, 2015, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Seti, Jakarta.

Seidman, Robert Benjamin, William Joseph Chambliss, 2021, Law, Order, and Power, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines.

Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sprout, H., M. Sprout, 2020, Environmental Politics, 7th Edition, Oxford Press, UK.

Downloads

Published

2025-01-31

How to Cite

Prabowo, D. H., Suharno, S., & Zaelani, M. A. (2025). Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 1819–1825. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3951