Mekanisme Kesesuaian Kode Akun dan Kode Barang Milik Negara (BMN) Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Aset Negara

Authors

  • Aris Budi Kurniawan Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
  • Iwan Kurniawan Subagja Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
  • Azis Hakim Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i4.4870

Keywords:

Laporan Keuangan, Pengelolaan Aset Negara, Ketidaksesuaian Kode Akun dengan Kode BMN.

Abstract

Laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Salah satu elemen kunci dalam hal ini adalah pengelolaan aset negara, yang melibatkan keselarasan antara kode akun dan kode barang milik negara (BMN). Ketidaksesuaian antara kode akun dengan kode BMN dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan dan menghambat transparansi serta efisiensi pengelolaan aset. Faktor-faktor seperti perbedaan pemahaman, perubahan nilai minimal kapitalisasi aset, serta proses perbendaharaan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian tersebut. Selain itu, pergantian petugas yang terlibat dalam pengelolaan aset dan anggaran juga berkontribusi terhadap masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pentingnya keselarasan antara kode akun dan kode BMN dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta upaya untuk meningkatkan pengelolaan aset negara yang lebih efisien.

References

Allen, R., & Tommasi, D. (2001). Managing public expenditure: A reference book for transition countries. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD).

Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis kesuksesan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 3(1).

Biswan, A. T., & Falaqi, F. (2018). Praktik akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah, 39–63.

Christian, F. (2019). Analisis penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Merauke. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(1).

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications, Inc.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.

DJA. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Angka Dasar Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016. Kementerian Keuangan.

Fitrianty, D., & Biswan, A. T. (2018). Praktik sistem penganggaran melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 2(1), 34–46.

Harnowo, S., Santoso, B., & Suryani, E. (2021). Determinan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Pendekatan human-organization-technology (HOT) fit framework. E-Jurnal Akuntansi, 31(3), 76 9.

Kementerian Keuangan RI. (2016a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan RI. (2016b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan RI. (2018a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan RI. (2018b). Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran. Kementerian Keuangan.

KSAP. (2014). Buletin Teknis Nomor 15 tentang Aset Tetap Berbasis Akrual. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mardiasmo, D. (2009). Akuntansi sektor publik. ANDI.

McNichol, E., & Grundman, D. (2011). The current services baseline: A tool for understanding budget choices. Center on Budget and Policy Priorities.

Mukhtaromin. (2018). Kepuasan pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Simposium Nasional Keuangan Negara.

Nasrudin, E., & Widagdo, A. K. (2020). Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dan Pengaruhnya Terhadap Individu Dan Organisasi. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 1, 69–94.

Nugroho, H. P., & Lestyowati, J. (2020). Analisis tingkat kepuasan dan kepentingan pengguna aplikasi SAKTI dengan PIECES framework. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2).

Pambudi, K. H., & Adam, H. (2018). Analisis dimensi kesuksesan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja wilayah provinsi Jawa Timur dengan pendekatan DeLone and McLean Information System Success Model. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 6(2).

Pambudi, Y. A., Safuan, & Alhabshy, M. A. (2022). Implementasi penggunaan aplikasi SAKTI pada penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(5).

Perbendaharaan, D. (2018a). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. DJPB – Kementerian Keuangan.

Perbendaharaan, D. (2018b). Surat No. S-7439/PB/2018 tanggal 26 September 2018 hal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2018. DJPB – Kementerian Keuangan.

Prabowo, N. T. (2017). Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Indonesian Treasury Review, 2(2), 55–66.

Prasetiyo, D. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna dan manfaat bersih atas implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada kantor.

Downloads

Published

2025-05-05

How to Cite

Kurniawan, A. B., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Mekanisme Kesesuaian Kode Akun dan Kode Barang Milik Negara (BMN) Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Aset Negara. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 6(5), 2931–2937. https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i4.4870

Issue

Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Mei - Juni 2025)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Aris Budi Kurniawan, Iwan Kurniawan Subagja, Azis Hakim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI).