Analisis Implementasi Aplikasi Digipay Satu Pada Satuan Kerja di Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara
DOI:
https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i4.4396Keywords:
Implementasi, Digipay Satu, Pengadaan Barang/JasaAbstract
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi aplikasi digipay satu pada satuan kerja di wilayah BPS Provinsi Kalimantan Utara, dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi aplikasi digipay satu pada satuan kerja di wilayah BPS Provinsi Kalimantan Utara. Teknik pengambilan informan menggunakan non probality sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknis analisis kualitatif dengan kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Digipay satu pada satuan kerja di wilayah BPS Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan teori imolementasi Edward III sudah dijalankan oleh satuan kerja di wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara namun masih terkendala dengan: (1) kurangnya informasi dan mindset penyedia/vendor bahwa pengadaan bisa diatur, (2) sering terjadinya rotasi SDM pengadaan pada satker menyebabkan terputusnya kontinuitas dalam proses pengadaan (3) aplikasi digipay yang sering mengalami error, (4) penggunaan digipay baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan/penyedia yang memiliki rekening bank penyedia platform aplikasi digipay yang digunakan oleh satker, (5) penggunaan digipay alurnya lebih panjang dan rumit dibandingkan dengan aplikasi pengadaan lainnya dan belum ada peraturan mengenai sanksi bagi satuan kerja yang tidak menggunakan digipay, dan (6) dari sisi vendor/penyedia jasa pelaku usaha masih enggan bergabung menjadi vendor pada digipay satu karena mekanisme transaksi yang dinilai lebih panjang. Meskipun sudah didukung oleh faktor: (1) digipay berkontribusi terhadap efisiensi proses keuangan, (2) digipay satu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (3) kemudahan integrasi dengan sistem keuangan lainnya, (4) peningkatan layanan publik , (5) dukungan terhadap ekonomi digital dan (6) dukungan dari pimpinan.
References
Aditya, Dimas. (2014). Pengaruh E-Procurement dan Audit Ketaatan Terhadap Kewajaran Pelaporan Keuangan (Survey pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Kabupaten Purwakarta). Bandung: Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
Afrida, L. R., Wardhaningrum, O. A., & Puspita, D. A. (2022). RANCANGAN IMPLEMENTASI DIGITAL PAYMENT SEBAGAI INISIATIF PEMBAYARAN CASHLESS PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II. Prosiding SNasPPM, 7(1), 544-550.
Badan Pusat Statistik. (2022). Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik Tahun 2021. Jakarta: BPS.· Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Buku ini memberikan pemahaman komprehensif tentang proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.
Bruney, I. P., Mindarti, L. I., & Setyowati, E. (2023, July). Government Digital Payment and Marketplace (Digipay) in Indonesia: Problems and Solutions. In International Conference of Public Administration and Governance (ICOPAG 2022) (pp. 130-138). Atlantis Press.
Dye, T. R. (2005). Understanding Public Policy, Eleventh Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Buku ini merupakan salah satu referensi klasik dalam studi kebijakan publik.
Gaffar, A. (2009). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Buku ini membahas perkembangan politik di Indonesia, termasuk transisi menuju demokrasi.
Gay, L. R., dkk. (2006). Educational Research. Amerika Serikat: Pearson Merrill Prentice Hall. Buku ini memberikan panduan lengkap tentang metode penelitian dalam bidang pendidikan.
Georgopolous dan Tannembaum. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Buku ini membahas konsep efektivitas organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Giri, Yudho. (2009). "Implementasi E-procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik". [Nama Jurnal], (nomor), halaman. Artikel ini membahas penerapan e-procurement sebagai inovasi pelayanan publik.
Indro Bawono. (2011). Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Tesis Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebutuhan Publik, Universitas Indonesia.
Kolbiya, H. I., Sugiartono, E., Ahmad, A., & Pratiwi, B. Y. (2024). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN MELALUI DIGIPAY SATU DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I. Jurnal Inovasi Akuntansi dan Keuangan, 6(1).
Mubarak, D. A., Akhmadi, M. H., & Wati, E. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 6(2), 115-122.
Murjana, K. O., Yudiatmaja, F., & Sinarwati, N. K. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resistensi Penggunaan Platform E-Commerce" Digipay Satu"(Studi Pada Kppn Singaraja). Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(5), 913-927.
M. Rudyansyah. (2016). Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam rangka Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Daerah (Studi Implementasi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Barat). Jakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister Sains Universitas Terbuka.
Ngadiman. (2016). Implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah secara elektronik (E-Procurement) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Lampung: Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.· Meter, D.S.V., & Horn, C.E.V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society Journal, 6(4), 1975.
Nurdin, A. A. (2023). AUDIT KOMUNIKASI DISEMINASI INFORMASI DIGIPAY KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR= COMMUNICATION AUDIT OF DIGIPAY INFORMATION DISSEMINATION AT STATE TREASURY SERVICE OFFICE OF TANJUNG SELOR (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Raharjo, R. (2022). Analisis Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Belanja APBN untuk Memberdayakan UMKM. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 2(3), 27-46.
RAMANDANI, T. N. (2024). Optimalisasi Aplikasi Digital Payment pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarnegara Tipe A2 (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
Rusmayanthy, N. P. M. (2023). OPTIMALISASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) DAN CASH MANAGEMENT SYSTEM VIRTUAL ACCOUNT (CMS VA) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN BELANJA NEGARA PADA SATKER PUSBANGKOM MANAJEMEN BPSDM KEMENTERIAN PUPR (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta).
Slamet, K., & Sukoasih, H. (2023). Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara. Bumi Aksara.
Smith, J. A. (2020). Introduction to information systems. McGraw-Hill Education.
Suparman, A. (2018). Implementasi e-government di Indonesia: Studi kasus pada pemerintah kota Semarang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 123-140.
Ramli, Samsul. (2014). Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Visi Media.
Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan prima dan Kepemerintahan yang baik. Bandung: Refika Aditama.
Siagian, Sondang P. (1978). Manajemen. Yogyakarta: Liberty.
Siagian, Sondang P. (2001). Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Steers, M Richard. (1985). Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga.
Suaedi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Goverment. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
Suharto, Edi. (2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi. (2010) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.
Supriyono, R.A. (2000). Akuntansi Manajemen, Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Sutedi, Adrian. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
Tanesia, Randy Kristovandy. (2015). Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik. Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jurnal Teknik Sipil, Volume 13 No. 2, April 2015.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Erma Maslahatul Umami, Meita Istianda, Muhammad Sawir
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI).
