Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah Di Kabupaten Mappi

Authors

  • Benediktus Yoseph Engelbertus Rumlus Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Jayapura, Indonesia
  • Muhammad Sawir Universitas Yapis, Jayapura, Indonesia
  • Iqbal Miftakhul Mujtahid Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Jayapura, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i1.2845

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Manajemen Aset

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, penatausahaan aset daerah memiliki jaringan komunikasi di luar organisasi yakni pada organisasi pengelola aset daerah dan pengguna aset daerah. Aspek sumber daya. Sumber daya mencangkup kompetensi dan pemahaman penatausahaan masih sangat minim terkait pelaksanaan penghapusan aset daerah yang tidak produktif, hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi yang terjadi di Pemkab Mappi sehingga menghambat otonomi daerah Pemkab Mappi karena aset yang tidak produktif tidak memberikan manfaat bagi Pemkab Mappi namun menguras biaya pemeliharaan. Aspek disposisi. Sikap para penatausahaan belum memiliki komitmen yang tinggi terkait pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan inventaris aset tidak produktif. Aspek Struktur birokrasi. Struktur birokrasi penatausahaan tidak terjadi tumpang tindih wewenang disebabkan karena organisasi dipimpin oleh satu pemimpin, sehingga hanya satu pimpinan yang mengarahkan dan keputusan yang dihasilkan jelas. Selain itu struktur organisasi terlah sesuai antara pembagian kerja dan tujuan organisasi dimana, pembagian kerja ini untuk mencegah adanya gesekan antara anggota organisasi dan perkerjaan dapat dilakukan dengan adanya saling kerjasama dengan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Fungsi pembagian kerja juga untuk memudahkan kegiatan pekerjaan sesuai bidangnya dan dapat dilakukan evaluasi terkait tugas dan tanggung jawab pembagian kerja juga akan mengurangi kerumitan karena ada pengelompokan pekerjaan. Selain itu pembagian kerja juga akan dapat diukur siapa mengerjakan apa dan bagaimana hasil yang dicapai.

References

Banga, W. (2018). Kajian Administrasi Publik Kontemporer?: Konsep, Teori Dan Aplikasi. Gava Media.

Bpkad. (2020). Pelatihan Penyusunan Lk Opd Dan Penatausahaan Bmd. Https://Bpkad.Papua.Go.Id/Berita/109/Pelatihan-Penyusunan-Lk-Opd-Dan-Penatausahaan-Bmd.Htm

Budiastuti, D. (2018). Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Dengan Analisis Dengan Nvivo, Spss Dan Amos. Penerbit Mitra Wacana Media.

Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Fadjarajani, S. (2020). Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner. Ideas Publishing.

Fahmi, Jasmansyah, Barella, Y., Rahmani, E. F., Swari, U. R., Zumrudiana, A., Mulyani, Y. S., Husain, B., & Hamdani, B. (2022). Metode Penelitian Pendidikan. Zahir Publishing.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt. Global Eksekutif Teknologi.

Ginting, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Humbang Hasundutan. Https://Repositori.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/27916?Show=Full

Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian. Pt Rajagrafindo Persada.

Hildawati, Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Riwayat, A., Widyawati, Iskandar, A., Judijanto, L., Mutmainnah, Hijeriah, E. M., Putra, M. F. M., & Amane, A. P. O. (2024). Sistem Administrasi Negara (Teori Dan Praktik). Pt. Green Pustaka Indonesia.

Malawat, Si. H. (2022). Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.

Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Cv. Harfa Creative.

Nofriadi, D. (2021). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 2(1), 50–56. Https://Doi.Org/10.33830/Jiapi.V2i1.39

Purwanto, R., Wahyuningsih, C. D., & Selly, R. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah(Kajian Pengelolaan Aset Daerahdan Barang Milik Daerah Berdasarkanpermendagri Nomor 19 Tahun 2016 Olehbadan Pengelolaan Aset Daerah/Bpad). Jurnal Mimbar Administrasi, 21(1), 137–151. Https://Doi.Org/10.56444/Mia.V21i1.1516

Pusparani, M., Lukman, S., & Irena, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bmd Pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 13(1), 71–83. Https://Doi.Org/10.54783/Jv.V13i1.375

Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Umsida Press.

Sofyan, Ilmu, D. H. K., & Wargadinata, B. (2023). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Barang Milik Daerah Dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi. Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 11(3), 177–184. Https://Doi.Org/10.55678/Prj.V11i3.1164

Suryani, E. T. P., Wilujeng, A., Zakaria, R. F., Supriyanto, A., & Imbalan. (2020). Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif Nvivo Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, Dan Triangulas. Lp2m Um.

Turhindayani. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). Accounting And Bussiness Information System Journal, 4(4), 1–12. Https://Doi.Org/10.22146/Abis.V4i4.59322

Widanti, N. P. T. (2022). Prinsip Administrasi Publik. Unr Press.

Widarto, S. (2017). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malinau. Https://Repository.Ut.Ac.Id/7837/.

Downloads

Published

2024-09-14

How to Cite

Yoseph Engelbertus Rumlus, B., Muhammad Sawir, & Iqbal Miftakhul Mujtahid. (2024). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah Di Kabupaten Mappi. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 6(1), 47–55. https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i1.2845