Kedudukan Hukum Konsumen Atas Pemberlakuan Klausula Eksonerasi Dalam Sewa Menyewa Ruko

Abstract

Klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena berpotensi merugikan penyewa sebagai pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Klausula ini sering kali ditetapkan secara sepihak oleh pemilik ruko dalam perjanjian baku dengan pola "take it or leave it", sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyewa ruko sebagai konsumen dan keabsahan pemberlakuan klausula eksonerasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata, serta menganalisis penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pemilik ruko sebagai pelaku usaha dan penyewa sebagai konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penyewa ruko yang menggunakan objek sewa untuk keperluan usaha komersial dapat dikualifikasikan sebagai konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK karena merupakan pengguna akhir (end user) jasa sewa yang tidak memperdagangkan kembali jasa tersebut dalam bentuk aslinya. Klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko adalah tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. ayat (3) UUPK karena bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan prinsip tanggung jawab objektif dalam Pasal 19 UUPK. Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh UUPK sebagai lex specialis. Berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali, ketentuan Pasal 18 UUPK mengesampingkan kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata. Kedua, penerapan prinsip keadilan dalam hubungan hukum pemilik ruko dan penyewa mencakup keadilan distributif yang menuntut pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, serta keadilan korektif yang menuntut pemberian ganti rugi untuk memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran. Klausula eksonerasi yang membebaskan pemilik ruko dari kewajiban ganti rugi bertentangan dengan kedua prinsip keadilan tersebut karena menimbulkan ketidakseimbangan prestasi yang berlebihan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem pengawasan perjanjian baku dalam sewa menyewa ruko, penguatan kapasitas BPSK, revisi UUPK untuk memberikan pengaturan lebih tegas, pelatihan bagi hakim mengenai penerapan UUPK, serta peningkatan kesadaran hukum konsumen mengenai hak-haknya berdasarkan UUPK.