Ego Sektoral dan Dinamika Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir
DOI:
https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i6.9837Keywords:
Ego Sektoral, Dinamika Birokrasi, Implementasi Kebijakan, Mitigasi BanjirAbstract
Penelitian ini bertujuan menjelaskan keterkaitan antara ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinamika birokrasi dalam implementasi kebijakan mitigasi banjir di Kota Samarinda melalui model implementasi kebijakan publik George Edward III (1980) dengan variabel Komunikasi, Struktur Birokrasi, Disposisi, dan Sumber Daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen yang diperkuat dengan in-depth interview di lapangan, serta mengevaluasi keselarasan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kota Samarinda. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mencatat 23 kejadian banjir sepanjang tahun 2025 dengan 32 titik rawan genangan yang terus berulang, kendati pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengendalian banjir yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penanganan banjir di Kota Samarinda berakar pada ego sektoral antar-OPD yang termanifestasi dalam dinamika struktur birokrasi berupa silo mentality dan red tape, yang tecermin dari pemisahan akun belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara Dinas PUPR dan DLH sehingga mengunci fleksibilitas penanganan sedimentasi parit dan pengangkutan sampah secara integratif. Temuan ini diperkuat oleh konfirmasi lapangan dari aparatur teknis, kelurahan, RT, dan warga terdampak di berbagai titik rawan genangan Kota Samarinda.
References
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Pustaka Setia.
Anshari, M. R., & Syafa’at, M. (2024). Analisis Hambatan Koordinasi dalam Kebijakan Pengendalian Banjir Perkotaan. Jurnal Tata Pemerintahan Daerah, 6(1), 12-25.
Ardhia, Y. W., & Hamdi, M. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 45-56.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda. (2025). Rekapitulasi Kejadian dan Titik Rawan Bencana Hidrometeorologi Kota Samarinda Tahun 2025. Sebagaimana dikutip dalam Kaltimetam.id, 21 Desember 2025.
Bahrudin, M. (2017). Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 14(2), 210-222.
Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
Fauzi, A., & Rahmawati, E. (2023). Sinkronisasi Perencanaan Perkotaan dan Hambatan Pelaksanaan Teknis Kebijakan Lingkungan. Jurnal Administrasi Pembangunan Daerah, 11(2), 88-99.
Ginting, J. S., Irawan, B., & Daryono. (2022). Implementasi Kebijakan Antisipasi dan Penanganan Banjir Samarinda. Jurnal Administrative Reform, 10(1), 13-24.
Hapsari, R. D., & Gunawan, H. (2024). Mengurai Ego Sektoral: Studi Penataan Drainase dan Manajemen Sampah di Wilayah Urban. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 12(2), 89-104.
Hardianto, W. T. (2021). Pola Fragmentasi Birokrasi dan Hubungan Kerja Antar-Dinas dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Administrasi Pembangunan, 9(2), 77-88.
Haryanto, T. (2025). Akuntabilitas Output versus Kemanfaatan Outcome pada Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Jurnal Evaluasi Kinerja Publik, 7(1), 34-47.
Hidayat, R., & Setiawan, A. (2022). Kebuntuan Koordinasi Horisontal: Hambatan Struktural Pengelolaan Kebencanaan Lingkungan. Jurnal Tata Kelola Publik, 8(3), 201-215.
Kaho, J. R. (2012). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Rajawali Pers.
Kristiawan, A., & Lestari, P. (2023). Budaya Risk-Averse Aparatur Sipil Negara terhadap Fleksibilitas Eksekusi Anggaran Belanja Daerah. Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah, 11(2), 112-125.
Kurniawan, T. (2022). Aspek Hambatan Koordinasi Horizontal dalam Restrukturisasi Kebijakan Lingkungan Hidup Daerah. Jurnal Kajian Administrasi Negara, 26(1), 15-28.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Mulkan, M. U. (2021). Silo Mentality dalam Organisasi Pemerintah Daerah: Hambatan bagi Inovasi. Jurnal Administrasi Publik, 17(2), 140-153.
Niaga.Asia. (2025, 28 Agustus). Pemprov Kaltim Beri Samarinda Anggaran Pengendalian Banjir Rp25 Miliar. https://www.niaga.asia/pemprov-kaltim-beri-samarinda-anggaran-pengendalian-banjir-rp25-miliar/
Nugraha, A. (2022). Manajemen Strategik Organisasi Publik dalam Kesiapsiagaan Bencana Lingkungan Hidup. Jurnal Kebijakan Sosial, 9(1), 45-58.
Nurdin, M. (2023). Sinkronisasi Operasional Organisasi Perangkat Daerah dalam Perspektif Administrasi Publik Kontemporer. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19(2), 130-142.
Pasolong, H. (2012). Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta.
Prastowo, B. (2019). Triangulasi Metode dalam Penelitian Kualitatif Administrasi Negara. Jurnal Metodologi Penelitian Publik, 4(1), 23-35.
Pratama, A. (2021). Struktur Akun Belanja Daerah dan Distorsi Perilaku Aparat Pelaksana di Lapangan. Jurnal Keuangan Pemerintah, 5(2), 76-89.
Pratama, R. A., & Sari, N. (2024). Implikasi Regulasi Akun DPA Terhadap Sinkronisasi Operasional OPD dalam Mengatasi Bencana Perkotaan. Jurnal Anggaran Daerah, 8(2), 92-105.
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media.
Rachman, F. (2020). Dilema Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Ketangkasan Respons Pelayanan Publik Lingkungan. Jurnal Birokrasi Indonesia, 15(4), 310-322.
Ramadhani, A. (2023). Rigiditas Anggaran Belanja dan Pola Penyerapan APBD pada Dinas Teknis Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 7(2), 144-158.
Said, M. (2018). Birokrasi di Negara Berkembang. Radja Publika.
Santoso, P. (2021). Dinamika Prosedur Kaku (Red Tape) dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Kebencanaan. Jurnal Analisis Pemerintahan, 5(1), 50-63.
Saputra, A. (2022). Konflik Kewenangan Antar Instansi dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan. Jurnal Tata Kota, 14(1), 54-67.
Sedarmayanti. (2013). Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Refika Aditama.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama.
Sinambela, L. P. (2016). Manajemen Pelayanan Publik: Pedoman Keberhasilan Pelayanan. Bumi Aksara.
Subarsono, A. G. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Thoha, M. (2012). Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Kencana.
Utomo, S. (2022). Kultur Aparatur dan Tantangan Koordinasi Struktural Perangkat Daerah. Jurnal Perilaku Organisasi Publik, 10(3), 167-180.
Wibodo, T. (2023). Red Tape Administrasi dan Kelumpuhan Kinerja Koordinasi Perangkat Daerah. Jurnal Manajemen Birokrasi, 9(1), 33-45.
Widyastuti, A. Y. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Mengenai Penanggulangan Bencana Banjir di Samarinda. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), 115-128.
Wijaya, C., & Putera, R. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Mitigasi Bencana Banjir Perkotaan. Jurnal Administrasi Pembangunan, 8(2), 102-116.
Zulkarnaen, I. (2024). Akuntabilitas Publik dan Inovasi Anggaran Menuju Tata Kelola Kota Keberlanjutan. Jurnal Inovasi Pemerintahan, 13(1), 59-72.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ilham Gangsar Permana, Diana, Muhammad Said
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS).
