Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)
DOI:
https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4.1463Keywords:
Kinerja Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, TransparansiAbstract
Penelitian terdahulu maupun Penelitian yang relevan sangat berguna terhadap suatu penelitian maupun kajian pustak suatu karya ilmiah baik mengkaji tentang pengaruh antar variabel maupun faktor lain yang turut mempengaruhi suatu variabel itu sendiri. Artikel ini membahas suatu kajian pustaka yang berdampak pada kinerja keuangan daerah, yakni pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi. Penulisan riset ini bermaksud untuk menentukan hipotesis yang berdampak pada tiap variabel supaya mampu dimanfaatkan bagi riset selanjutnya. Hasil riset ini ialah 1) Pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 2) Akuntabilitas mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 3) Transparansi berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 4) Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi tata kelola keuangan daerah.
References
Akbar, B. (2012). Akuntabilitas publik dan peran akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah. Dikutip dari Public Interest Research and Advocacy Center: http://www.pirac.org.
Akuntansi Universitas Bengkulu.mKrina, L. P. L. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan
Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari Jurnal Ekonomi (Online): http://ovy19.wordpress.com.
Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2004). Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijkan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar: Universitas Hasanuddin.
Damayanti Wienda. 2018. “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Terigi dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri).” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solo.
Halim, A. (2001). Bunga rampai manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah (Tesis). Bengkulu: Program Magister
Halim, Alfian. 2016. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa).” Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Alauddin. Makasar.
I’anatut Thoifah. 2015. Statistik Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. Malang. Madani Media.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: Suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), Medan: Universitas Negeri Medan.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE. pemerintah provinsi sumatera utara (Tesis). Medan: Universitas Sumatera Utara.
Pasaribu, F. J. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ramadhan, P. R. (2012). Pengaruh sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana
Penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja keuangan SKPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tesis). Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25
Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 terkait Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
SKPD (Tesis). Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Akuntansi Universitas Bengkulu.mKrina, L. P. L. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan
Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari Jurnal Ekonomi (Online): http://ovy19.wordpress.com.
Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2004). Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijkan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar: Universitas Hasanuddin.
Damayanti Wienda. 2018. “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Terigi dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri).” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solo.
Halim, A. (2001). Bunga rampai manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah (Tesis). Bengkulu: Program Magister
Halim, Alfian. 2016. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa).” Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Alauddin. Makasar.
I’anatut Thoifah. 2015. Statistik Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. Malang. Madani Media.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: Suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), Medan: Universitas Negeri Medan.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE. pemerintah provinsi sumatera utara (Tesis). Medan: Universitas Sumatera Utara.
Pasaribu, F. J. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ramadhan, P. R. (2012). Pengaruh sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana
Penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja keuangan SKPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tesis). Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25
Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 terkait Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
SKPD (Tesis). Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Downloads
Published
2023-03-01
How to Cite
Laetitia Boliina Kromen, M. ., A. Manafe, H. ., & Perseveranda, M. . (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 4(4), 460–468. https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4.1463
Issue
Section
Articles
License
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwaJurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT).
