Pemenuhan Asas Kejelasan Rumusan pada Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.9999Keywords:
Metode omnibus, Kejelasan rumusan, Undang-undang, RekonstruksiAbstract
Metode omnibus merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan. Di negara Indonesia, metode omnibus telah dilegalisasi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun, rumusan norma pada Pasal 64 masih menimbulkan multitafsir dan kurang menjamin kepastian hukum sehingga menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang tidak hanya berupa norma tetapi juga normativitas nilai dan pendapat sarjana serta prinsip-prinsip kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) rumusan norma pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat metode omnibus belum memenuhi asas kejelasan rumusan, karena rumusan normanya masih terlalu luas, bersifat umum, dan bersifat dinamis yang berpotensi menimbulkan multitafsir; (2) Rekonstruksi rumusan norma pada metode omnibus perlu dilakukan dengan menyisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (1b) dan ayat (2) Pasal 64 yakni ayat (1c) sebagai berikut: (1c) “Dalam hal penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tema dan tujuan yang sama dapat menggunakan metode omnibus tematik”. Penelitian menyimpulkan perlu adanya perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memuat omnibus tematik.
References
___________. 2020. Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta:Konstitusi Press.
Anggono, B. D. 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta:Konstitusi Press.
Anggono, B. D., & Firdaus, F. R. (2020). “Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland.” https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/lenth7§ion=23
Aprilianti, H. D. (2022). “Asas Kejelasan Rumusan Dalam Norma Kunjungan Online Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.” Jurnal JURISTIC, 3(01): 30. https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2955.
Arifin, S. “Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the Omnibus Law on Job Creation.” The Theory and Practice of Legislation, 9(3): 386-403. https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374.
Asshiddiqie, J. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta:Konstitusi Press.
Bar-Siman-Tov, I. (2021). “An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation.” Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72748-2.
Bello, P. (2023). “SAHKAH HUKUM YANG BURUK SECARA MORAL ? PERDEBATAN ANTARA LON LUVOIS FULLER DAN H.L.A. HART.” Honeste Vivere, 33(2): 98–112. https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.238.
Bentham, J. 1979. The Theory of Legislation, dialihbahasakan oleh Derta Sri Wulandari (ed) dalam Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana tahun 2019. Jakarta:Nuansa Cendekia.
Busroh, F. F. (2017). “KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN.” Jurnal Arena Hukum, 10(2): 227–50. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4
Chandranegara, I. S. (2020). “Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2): 241-263. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14956.
Fadli, M. 2012. Perkembangan Peraturan Delegasi di Indoensia (The Development of Delegated Legislation in Indonesia), Ringkasan Disertasi, Bandung:Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
Fadli, M., Putra, M.D., & Sholehudin, M. “Fast-Track Legislation Yang Benar Dan Demokratis.” Jurnal Arena Hukum, 16(3): 443–62. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.1.
Fauzia, A., Hamdani, F., & Rusdianto R. (2023). “Implementation of the Omnibus Law Concept and Consolidated Texts: Amalgamation of the Common Law and Civil Law Legal Systems.” Journal of Law and Legal Reform, 4(2). https://journal.unnes.ac.id/sju/jllr/article/view/68256.
Fuller, L. 1964. The Morality of Law, Revision Edition, Connecticut:Yale UniversityPress.
Hamidi, J. & Mutik, K. 2011. Legislatif Drafting. Yogyakarta: Total Media.
Hayati, N. N. S., and Warjiyati, S. (2021). “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(1): 1-18. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2631
Herlina, M. (2023). “IMPLEMENTATION OF OMNIBUS MODEL REGULATIONS IN THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS.” Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 13(2): 93-98. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/1906
Irfani, N. 2022. Omnibus: Antara Metode dan Teknik Perundang-undangan Serta “Best Practice” di Jerman Sebagai Perbandingan. Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Juwana, S. 2020. Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making. Yogyakarta:Indonesia Ocean Justice Initiative.
Mahfud MD, M. 2012. Pengantar Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta:Konstitusi Press.
Mahy, P. (2022). “Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments.” Asian Journal of Comparative Law, 17(1): 51-75. https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law/article/indonesias-omnibus-law-on-job-creation-legal-hierarchy-and-responses-to-judicial-review-in-the-labour-cluster-of-amendments/3F547D86D2D559A10AD212AD3C122E18
Mertokusumo, S. 2013. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung:Citra Aditya.
Palguna, I D. G., Nurjanah, I., Padmawati, N. K. T., Dananjaya, I. K., & Halmadiningrat, I. M. (2023). “Indonesia’s Constitutional Court Decisions on Outsourcing Scheme: Balancing Protection and Efficiency?” Journal of Indonesian Legal Studies, 8(2): 405–52. https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.66507.
Rishan, I. (2022). “Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi.” Undang: Jurnal Hukum, 5(1): 43–67. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67.
Saputra, R., Zaid, M., & Triasari, D. (2023). “Executability of the Constitutional Court’s Formal Testing Decision: Indonesia’s Omnibus Law Review.” Journal of Law, Environmental, and Justice, 1(3). http://journal.iueam.org/index.php/JLEJ/article/view/18
Satresna. D.P. (2023). “Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal APHTN-HAN, 2(1): 63–80. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.68.
Setiadi, W. (2020). “SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN OMNIBUS LAW.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1): 39. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408
Sidharta, B. A. 2007. Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung:PT. Refika Aditama.
Sjarif, F. A. 2020. Catatan Kritis Atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta:Indonesian Center for Legislative Drafting.
Tohadi & Prastiwi, D. E. (2022). “Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(1): 19. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Marsudi Dedi Putra, Heristiawan Aryo Wirotomo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.












































