Rekonstruksi Kebijakan Kriminal dan Penegakan Hukum Tindak Pidana di Industri Perasuransian

Abstract

Latar belakang penelitian ini didorong oleh maraknya kecurangan di industri perasuransian serta dinamika perubahan regulasi penegakan hukum pidana. Kesenjangan penelitian menunjukkan belum adanya kajian komprehensif mengenai kebijakan kriminal sektor perasuransian pasca pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penyidikan, mengevaluasi keselarasan pembaharuan hukum pidana, dan merumuskan model kebijakan kriminal yang ideal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah paradigma penyidikan dari penyidik tunggal Otoritas Jasa Keuangan menjadi sistem koordinatif bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi norma dan tantangan operasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemikiran model kebijakan kriminal integratif yang menyelaraskan penegakan hukum pidana dengan penguatan sistem manajemen anti kecurangan internal perusahaan perasuransian berbasis standar internasional dan prinsip tata kelola yang baik. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi serta pembentukan mekanisme koordinasi penyidikan.