Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove dengan Status Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kabupaten Bantul

Abstract

Salah satu pengelolaan hutan mangrove yang saat ini memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum adalah pengelolaan hutan mangrove di atas tanah kasultanan yang secara khusus harus mendapat persetujuan tertulis dari Kasultanan.  Permasalahan bagaimana perlindungan hukum dan ketentuan status Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang berada di atas tanah kasultanan. Metode penelitian dengan menganalisis, mengkaji, dan mendalami hal-hal yang menjadi hambatan Kelompok Pemuda Pemudi Baros (KP2B) sebagai pengelola hutan mangrove dalam upaya penetapan legalitas kawasan mangrove Baros sebagai kawasan ekosistem esensial. Adapun narasumber dalam penelitian ini Ketua KP2B pengelola hutan mangrove Baros, Jogoboyo di Tirtohargo, sub seksi konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta dan pemerhati lingkungan pada komunitas konservasi mangrove Akar Napas.  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove Baros sampai saat ini masih lemah. Status pengelola kawasan hutan mangrove Baros yaitu Keluarga Pemuda Pemudi Baros (KP2B) sudah memiliki legalitas berupa yayasan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan kepariwisataan berbasis eco-wisata. Namun terkait wilayah kawasan hutan mangrove Baros belum memiliki legalitas baik berupa serat kekancingan maupun maupun hak pakai di atas tanah Kasultanan. Oleh karena itu, permohonan untuk mendapatkan legalisasi pengelolaan perlu segera dilakukan dalam rangka mengantisipasi timbulnya konflik berkelanjutan.