Hak Recall Partai Politik dan Dilema Representasi Rakyat: Analisis Demokrasi Deliberatif di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6.9789Keywords:
democracy, UUD 1945, Musyawarah, Hak Recall, KonstitusiAbstract
Penelitian ini menganalisis hak recall PAW partai politik terhadap anggota DPR dari perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dalam konteks hukum konstitusi Indonesia. Menggunakan pendekatan normatif hukum dengan statute approach dan conceptual approach, kajian menelaah Pasal 19 ayat (2) dan 22E UUD NRI 1945, Pasal 240 UU MD3, serta Pasal 69 UU Partai Politik. Analisis sinkronis dan diakronis mengungkap dilema antara kontrol internal partai sebagai representasi kolektif dengan independensi legislator yang dijamin konstitusi, sering menghambat diskursus rasional publik. Secara historis, praktik PAW sejak Orde Lama hingga 2019-2024 menunjukkan penyalahgunaan untuk kepentingan politik sempit, melemahkan kedaulatan rakyat. Teori Habermas menekankan recall harus mendukung deliberasi inklusif. Studi merekomendasikan model recall partisipatif berbasis musyawarah mufakat melalui delapan tahapan, menyeimbangkan hak partai dengan partisipasi publik, selaras Pancasila dan demokrasi deliberatif.
References
Asshiddiqie, Prof Jimly. “Hukum Tata Negara Dan Editor :,” n.d.
Demokrasi, Membaca, and Deliberatif Jurgen. “MEMBACA DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN HABERMAS DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA,” n.d., 49–72.
Failaq, Muhammad RM Fayasy, Rohmatin Dwi Arti, Audina El-Rahma, and Rizki Maulana Syafei. “Constituent Recall Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.” Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika Dan Tantangan Pemilu 2024 1, no. 02 (2022): 126–44.
Fitri, Icha Cahyaning. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2024, 1–11.
Hakim, Akbar Rosyid Al, Berliana Dewi Fortuna, Meza Rahmada Garini, Nadhila Qisthy Nur Shabrina, Wahyu Laksana Mahdi, and Ria Casmi Arrsa. “Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada.” Japhtn-Han 2, no. 2 (2023): 233–56. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.138.
Hukum, Jurnal, and Caraka Justitia. “ANALISIS HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT” 5, no. 1 (2025): 43–54.
Indonesia, Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM DENGAN (1966).
———. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN (2011).
Iswatul Hasanah, Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H., Tunggul. “RECALL PARTISIPATIF (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia),” n.d., 20.
Iswatul Hasanah, Jazim Hamidi, Tunggul Anshari S.N. “RECALL PARTISIPATIF (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia),” n.d.
Larasati, Tengku Indira, and Hesti Yulianti. “PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP LATAR BELAKANG” IX, no. 2 (2025): 556–66.
Marta, Auradian, Utang Suwaryo, Affan Sulaeman, and Leo Agustino. “The Indonesian Journal of the Social Sciences” 8, no. 1 (2020). https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.368.
Mutawalli, Muhammad, Mukhtar Lutfi, Lourenco De Deus, Mau Lulo, and Georges Olemanu Lohalo. “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat : Tinjauan Constituent Dan Public Recall The Right to Recall Political Parties Against Members of the House of Representatives : An Overview of Constituent and Public Recalls” 10, no. 2 (2023): 219–29.
Nike K. Rumokoy. “Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat 10, no. 1 (2012): 1–7. http://repo.unsrat.ac.id/49/1/Hal_1_-_7_Nike_K._Rumokoy.pdf.
Pedersen, Helene Helboe. “Legislator or Representative ? Politicians ’ Tasks According to Voters,” 2026, 1–20. https://doi.org/10.1017/S0007123425101245.
Pemerintahan, Institut, and Dalam Negeri. “Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia,” 2015.
Rehfeld, Andrew. “The Concepts of Representation,” no. August (2011): 1–11. https://doi.org/10.1017/S0003055411000190.
Shahensyah, Muhammad Andre Sheva Panjalu. “Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota Dpr Perspektif Maṣlaḥah Mursalah,” 2021.
Tricahyo, Ibnu, and Reformasi Pemilu Menuju. “Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No.3 Sept.-Desember 2012 ,” 6, no. 3 (2012): 1–9.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Negara Republik Indonesia, no. 42 (2014): 383.
Virdaus, Saivol, and Adi Sulistiyono. A Weak Position of Elected Candidate Members of the House of Representatives Between Political Parties and Voter in Indonesian Elections. Atlantis Press SARL, n.d. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7.
Yunaldi, W. “Constituent Recall Dan Public Recall: Gagasan Menguatkan Kedaulatan Rakyat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.,” 2022.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Moh Dwi Faesal, Saivol Virdaus, Topan Yulia Pratama
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
