Analisa Ketidakpastian Hukum dalam Permohonan Banding Paten, Studi Perbandingan Indonesia dan Jepang

Abstract

Penulis dalam penelitian ini mengkaji pengaturan permohonan banding paten dan putusan komisi banding paten di Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada kepastian hukum pasca perubahan ketiga Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 melalui UU No 65 Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, antara lain UU Paten No. 13 Tahun 2016 sebagaimana diubah, Permenkumham No 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten, serta Patent Act Jepang dan praktik JPO Trials and Appeals. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memusatkan tiga objek banding pada Komisi Banding Paten, yaitu banding penolakan, banding koreksi pasca pemberian paten, dan banding atas keputusan pemberian paten. Jepang membedakan jalur appeals pra-grant dan trials pasca-grant di bawah Trial and Appeal Department JPO, dengan mekanisme pasca-grant yang lebih berlapis. Artikel ini menemukan potensi ketidakpastian hukum dalam rezim koreksi pasca-grant di Indonesia pada Pasal 69, terutama terkait batas “pembatasan lingkup klaim”, “koreksi kesalahan terjemahan deskripsi”, dan “klarifikasi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu”, serta pembatasan akses ke Pengadilan Niaga untuk banding koreksi. Selain itu, ketidakpastian hukum juga muncul pada Pasal 70 terkait banding atas keputusan pemberian paten, khususnya mengenai definisi dan standar pembuktian “pihak yang berkepentingan” (legal standing) yang dapat membatasi akses kontrol kualitas paten pasca-grant. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya pedoman teknis koreksi, penguatan konsistensi putusan melalui standardisasi pertimbangan dan pembuktian, penegasan legal standing Pasal 70, serta penataan jalur upaya hukum yang koheren untuk memperkuat kepastian hukum bagi pemohon, pemegang paten, dan pihak berkepentingan.