Peran Panglima Uteun dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pasca Banjir Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Authors

  • Andi Lesmana Fakultas Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
  • Almas Salsabila Fakultas Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
  • Munawir Munawir Fakultas Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
  • Ade Soraya Fakultas Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.9405

Keywords:

Panglima Uteun, Lingkungan Hidup, Banjir Aceh

Abstract

Panglima Uteun di Aceh telah lama berperan sebagai penjaga kelestarian hutan eksistensinya telah ada sebelum lahirnya qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Panglima Uteun bertugas menjaga hutan melalui pengetahuan dan kebijakan lokal (local wisdom) Namun dengan diqanunkanya pengelolaan hutan menjadi hukum positif secara yuridis formal membuka ruang partisipatif masyarakat dan lembaga adat sehingga Kewenangan Panglima Uteun tersebut seharusnya semakin berdampak. Peristiwa banjir bandang pada November 2025 yang disertai dengan gelondongan kayu yang patut diduga menyebabkan kerusakan yang masif menimbulkan pertanyaan yang cukup besar Implementasinya apakah lembaga adat yang telah diberikan untuk partisipasi mengambil peran menjaga kelestarian hutan serta berkontribusi secara praktek dan pengetahuan lokal merehabilitasi ekosistem di Aceh dan faktor faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan peran lembaga adat pasca banjir dalam merehabilitasi lingkungan hidup berdasarkan qanun Aceh tentang kehutanan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Critical Legal Syinthesis  dengan melakukan pendekatan kulitatif. Adapun Hasilnya bahwa Temuan di lapangan menunjukan minimnya peran panglima utuen dalam pengawasan dan pelestarian hutan, oleh karena itu diperlukannya koloborasi antara perlindungan  hukum lokal  dan kearifan lokal menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengoptimalkan dari segi hal yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga adat itu sendiri dan faktor hambatan dan pendukung Melalui pendekatan Critical Legal Synthesis memeiliki kesenjangan yang cukup jelas antara das sain dan das sollen. Sedangkan Kesimpulannya Analisis Critical Legal Synthesis memiliki gab antara pengakuan normatif  dengan pengakuan secara empirisnya karena qanun tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan, kesenjangan antara ketentuan hukum mengakui peran lembaga adat dengan praktek pelaksanaanya di lapangan. Dengan demikian lembaga adat dapat berfungsi secara optimal sebagai aktor penting dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di Aceh.

References

Aminuddin, C. Perspektif Ilmu Lingkungan terhadap Pengertian Yuridis Lingkungan Hidup, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, DOI: https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.384

Ari Zonanda et.al., Natural Resource Management and Ecological Sustainability Base On Local Wisdom in the Aceh Besar Society, Jurnal Wardah Vol. 27 No. 1 (2026), https://doi.org/10.19109/wardah.v27i1.34549 , hlm 120-135

Absori, Hernanda, T., Rizka, Bangsawan, M. I., & Budiono, A. (2025). Strengthening Upstream Forest Conservation Policies to Achieve Sustainable Development Goals. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 5(3), 780–805. https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.767

Ardiansah, F., Khomairoh, R., Adjie, D. P., Salindri, D., & Handayani, S. A. (2023). The emergence of female forest guardians in Aceh, Indonesia. International Journal of Humanities and Arts, 5(2), 08–12. https://doi.org/10.33545/26647699.2023.v5.i2a.49

Aswita, D., Samuda, S., Apriana, E., & Herlina, &. (2022). “Innovations to Support Emancipated Learning (MBKM), Research, and Community Services for Sustainable Development Goals” Rethinking The Roles and Institutions of Pawang Uteun for Sustainable Forest Management: Literature Review. 05(1). Hlm 62

Disemadi HS. Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review. 2022;24(2):289

Fuad F. Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. 2021 Sep;2(2):32–47.

Hatta, M., Subaidi, J., Afrizal, T. Y., Ramadhan, A. F., & Novtika, N. (2026). Empowerign Pawang Uteun (Local Forest Handlers) as Customary Institutions to Combat Illegal Logging in North Aceh District. UUM Journal of Legal Studies, 17(1), 61–77. https://doi.org/10.32890/uumjls2026.17.1.4 ,hlm. 68.

Ilhamsyah, F., Latif, I. R., Mukhrijal, & Aziz, C. I. (2026). Customary-State Authority Contestation in Forest Governance: Mechanisms, Sustainability, and Local Community Welfare in Aceh. Advances in Southeast Asian Studies, 19(1), F1–F19. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0139

Kunaifi, A., Siregar, N. S. S., & Hartono, B. (2023). Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun, Aceh Tamiang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(4), 2657–2674. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1660

Misbah, T. L. (2024). Harmonisasi Kehutanan dan Sinergi Hukum Adat: Evaluasi Kebijakan Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Restorasi Eks Lahan Sawit Ilegal di Aceh. Journal of Law and Economics, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.56347/jle.v3i1.179

Muhmuddin, Eka Januar, Mansari, Revitalisasi Penglima Uteun Dalam Pengelolaan Hutan di Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Sosilogi USK, Media Pemikiran & Aplikasi, Volume 8, Nomor 2 Desember 2024, P-ISSN: 2252-5254, E-ISSN: 2722-6700, DOI: 10.24815.jsu.v18i2.40190, DOI: 10.24815.jsu.v18i2.40190,

Muhammad Rijal Fadli. Memahami desain metode Penelitian Kualitatif. Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah UMum [Internet]. 2021;21(1):33–54.

Syofiarti, Titin Fatimah, Nur Aini, Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 1o, Nomor 1 Oktober 2025, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Doi : https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.468

Salsabilla RW., Maharani AMP, Alhafizah H. Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2025 Oct 6;10(2):245–88. Available from: https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/876

Sriwahyuni, Y., Mumtazinur, M., & Kesuma, A. (2025). Mukim as a Customary Law Community in Customary Forest Management in Aceh Besar. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 14(1), 183–203.

Tias, P. A., McDermott, C. L., & Mulyani, M. E. (2026). Navigating the nexus between customary norms and state laws in shaping rural forest governance: A case study in Aceh Province, Indonesia. Forest Policy and Economics, 182. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103672

Wahyuni, H., Suranto, S. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083, 2021 Mar 25;6(1):148–62.

Wahanisa, R., Aditiya S.E., Ehe Conceptiona of Principle of Sustainablity in Enviromental Protetioan and Management value of Pancasila, Bina Hukum Lingkungan, 2021;6(1):93–118. Doi: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145

Downloads

Published

2026-11-10

How to Cite

Lesmana, A., Salsabila, A., Munawir, M., & Soraya, A. (2026). Peran Panglima Uteun dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pasca Banjir Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 7(1), 53–61. https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.9405