Keabsahan Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli Barang Kebutuhan Rumah Tangga Ditinjau dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9090Keywords:
Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Pasal 18 UUPKAbstract
Klausula baku yang melarang pengembalian barang lazim diterapkan di ritel konvensional, namun jarang ditelaah secara serius dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan klausula "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar" di tiga toko ritel barang kebutuhan rumah tangga di Kota Cirebon berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung data wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga toko menerapkan klausula tersebut untuk mencegah penyalahgunaan oleh konsumen. Namun dalam praktiknya, larangan ini tidak bersifat mutlak, pengembalian barang tetap dimungkinkan jika memenuhi syarat seperti adanya nota, label utuh, bukti cacat tersembunyi, dan batas waktu tertentu. Secara substantif, berdasarkan analisis Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g UUPK, klausula ini mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dan mengikat konsumen secara sepihak sehingga dinyatakan batal demi hukum. Meski demikian, fleksibilitas toko dalam mengakomodasi pengembalian bersyarat membuat hak-hak konsumen tidak secara otomatis terhapus dalam implementasinya.
References
Aprilia, V., Agustini, S., & Situmeang, A. (2025). Analisis perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku pada perjanjian kredit perbankan. Jurnal Hukum To-RA, 11(1), 18–34.
https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/412%20
Dewi, S. R., Aulia, M. F., Gunawan, M. S., & Maulida, I. (2025). Liability of airlines that unilaterally cancel flights in Indonesia. Journal of Law Science (Legisci), 2(5).
https://doi.org/10.62885/jurnallegisci.v2i5.680
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris. Pustaka Pelajar.
Faqih, G. A., Djumardin, & Munandar, A. (2023). Klausula baku dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce menurut hukum positif Indonesia. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(2).
https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266506513
Hafilda, N., Sastro, M., & Sari, E. (2024). Interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/Pdt/2009). Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12(1), 106–129.
https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15674
Harahap, R. S. P., & Chrisanta, F. (2023). Pembatasan klausul pada perjanjian baku dalam upaya perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(4), 323–338.
https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371
Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Kencana Prenada Media Group.
Khairandy, R. (2013). Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif komparatif (Bagian Pertama). FH UII Press.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
Maulana, R. I., & Anggriawan, T. P. (2025). Implikasi klausula baku terhadap perlindungan konsumen dalam pengembalian barang. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4).
https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1819
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty
Miru, A., & Yodo, S. (2014). Hukum perlindungan konsumen. PT RajaGrafindo Persada.
Muhammad, A. (2014). Hukum perikatan. PT Citra Aditya Bakti.
Perdana, I., Putri, A., & Lestari, R. (2024). Analisis yuridis terhadap klausula baku dalam perjanjian konsumen. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, 2(9), 112–124.
https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2542
Prasetyo, A. J., Saidin, & Kamello, T. (2024). Perlindungan hukum konsumen tentang adanya klausula baku dalam kontrak elektronik antara konsumen dan pihak e-commerce (Studi kasus pada e-commerce Shopee). Gorontalo Law Review, 7(2).
https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5680655
Rawls, J. (1999). A theory of justice (Revised ed.). Harvard University Press.
https://giuseppecapograssi.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/rawls99.pdf
Sidabalok, J. (2014). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia.
Soediono, R., Doroh, G., Hidayat, A. T., & Afandi, M. I. (2023). Perlindungan konsumen berdasarkan klausula baku dalam kontrak digital sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang. Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 102–109.
https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5257614
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Subekti, R. (2014). Hukum perjanjian (Cetakan ke-23). PT Intermasa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Dwi Moeryani, Irma Maulida
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
