Kriminalisasi Santet dalam KUHP Nasional: Analisis Yuridis dan Tantangan Pembuktian
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.8688Keywords:
Santet, KUHP Nasional, Hukum Pidana, Pembuktian, KriminalisasiAbstract
Kriminalisasi santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi salah satu isu hukum yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai santet dalam KUHP baru dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap fenomena sosial yang masih berkembang, khususnya praktik yang berkaitan dengan klaim kemampuan gaib untuk mencelakai orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional serta mengkaji tantangan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan santet dalam KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk membuktikan keberadaan unsur gaib secara ilmiah, melainkan menitikberatkan pada perbuatan menawarkan jasa, mengaku memiliki kemampuan gaib, atau menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan pasal santet menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pembuktian karena hukum pidana modern mensyaratkan alat bukti yang objektif dan rasional. Selain itu, terdapat potensi multitafsir dan penyalahgunaan pasal yang dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap budaya atau kepercayaan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang hati-hati dan profesional agar penerapan pasal santet tetap sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
References
AVILA, MUHAMMAD NAUFAL VARIAN. “ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN SANTET SEBAGAI PERBUATAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” 2025.
AYU, O. “PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANTET DALAM KUHP NASIONAL,” 2024.
Baso, B., & Harla, M. C. F. “SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA: ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA” 5 (2025): 27–35.
Buchori, R. A., Sepud, I. M., & Widyantara, I. M. M Al. “SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SANTET” 2, no. 3 (2021): 454–58.
Cahyana, M. W., & Chrisdanty, F. “SEJARAH HUKUM ATAS SANTET SEBAGAI OBYEK HUKUM PIDANA,” 2023, 16.
Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. Asas-Asas Hukum Pidana, n.d.
Eka, Nor, Miftakhul Jannah, and Ifahda Pratama Hapsari. “Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia” 6, no. 1 (2023): 2808–19.
Eliana, Siska. “ANALISIS PRAKTEK DUKUN SANTET : DUGAAN PELANGGARAN HAM MENURUT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM,” 2023, 221–30.
Hardika, Wayan, Nuryanto Ahmad Daim, and Masyarakat Indonesia. “Tinjauan Yuridis Alat Bukti Untuk Membuktikan Secara Materiil Adanya Tindak Pidana Santet Legal Review of Evidence to Materially Prove the Existence of a Criminal Act of Witchcraft Abstrak Jurnal Magister Hukum ‘ Law and Humanity ’ 97-122,” no. 2 (n.d.).
Ishwara, A. S. S. “REFORMASI HUKUM PIDANA : SUATU KAJIAN,” 2023, 100–111.
Mayanti, D., Ghani, M. A., Fathurahman, R., & Faqihuddin, A. “ANTARA MITOS DAN REALITAS : PANDANGAN GENERASI Z TENTANG SANTET DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT” 5, no. 1 (2026): 106–19.
Muchtar, Masrudi. “SIHIR RACUN SANGGA DALAM KHAZANAH BUDAYA BANJAR : DIALEKTIKA ANTARA MISTIK TRADISIONAL , HUKUM ISLAM , DAN The Magic Of Poison In Banjar Cultural Heritage : The Dialectic Between Traditional Mysticism , Islamic Law , And National Criminal Law,” 2026.
Pratama, Lutfy Cahya. “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama,” 1945, 212–18.
Priambodo, Rodrigo, and Widhi Cahyo Nugroho. “Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP Di Indonesia” 2, no. 3 (2024): 233–46.
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. “KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA I” 3, no. 1 (2020): 69–78.
Rahayu, Derita Prapti, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, Ahda Muttaqin, Program Studi, Magister Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka Belitung. “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP” 5 (2023).
Ramadhan, Muhammad Haekal, Andi Istiqlal Assad, and Muhammad Fauzi Ramadhan. “Dilema Pembuktian Delik Supranatural : Tantangan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Nasional” I, no. 2 (2026): 1–15.
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS). Penerbit Widina., 2023.
Sadidan, Aqsa Ghina, Anita Zulfiani, and Maret Surakarta. “PIDANA TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN,” no. 95 (2023).
Sarumpaet, Muhammad Idris, and Hilal Haitami Harahap. “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia” 4 (2024): 3991–4003.
Sawaludin, Faizal Akbar. “ANALISIS KOMPARATIF NORMA HUKUM TINDAK PIDANA PERDUKUNAN DI INDONESIA DAN ALJAZAIR,” 2026.
Serikat, Nyoman, Putra Jaya, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and S H Tembalang. “HUKUM ( SANKSI ) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM,” no. 2 (2016).
Tarias, R. “Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negerikiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023.
Umasangaji, Rahmatullah Aphebri, Hasbuddin Khalid, and Andi Istiqlal Assaad. “Bayang-Bayang Santet Di Balik Jeruji Besi” 1, no. 2 (2026): 1–18.
WIRANTA, D. “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.” (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI)., 2025.
ZAHRA, RAISYA SYAFIRA. “SANTET, MORALITAS, DAN KEKUASAAN NEGARA: STUDI LEGAL POSITIVISME TERHADAP PERBUATAN YANG SULIT DIBUKTIKAN DALAM KUHP BARU,” 2025.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Karolus Charlaes Bego, Abd. Manab, Juhari Juhari, Bustomi Bustomi, Tumian Lian Daya Purba
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
