Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7954Keywords:
Policy implementation, disaster management, disaster risk reduction, institutional capacity, local governanceAbstract
Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan klimatologis yang kompleks, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom baru yang menghadapi ancaman banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal dan masih bersifat reaktif, ditandai dengan belum tersusunnya dokumen analisis risiko bencana yang komprehensif, belum adanya peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan secara resmi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Faktor pendukung meliputi adanya kerangka hukum daerah, komitmen pemerintah daerah, serta potensi kolaborasi multipihak. Disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
References
Anderson, J. E. (1994). Public policymaking: An introduction (3rd ed.). Houghton Mifflin.
Aneta, A. (2010). Analisis kebijakan publik. Ideas Publishing.
Arinaldi, D. (2015). Strengthening provincial role in disaster preparedness: A case study of local agency for disaster management at Lampung. Journal of Disaster Studies, 10(1), 22–35.
Arnold, C. (1986). Earthquake hazard reduction: A challenge for the design professions. Cambridge University Press.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). Laporan tahunan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2018. BNPB.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). Indeks Risiko Bencana. INARISK. https://inarisk.bnpb.go.id/infografis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2021). Rencana strategis BPBD Provinsi Kalimantan Utara 2021–2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2022). Data statistik sektoral BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Carolina, A. (2018). Analisis kebijakan pendanaan penanggulangan bencana di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 1–12.
Dye, T. R. (1978). Understanding public policy (3rd ed.). Prentice Hall.
Edwards, G. C. III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Efendi, F., & Makhfudli. (2009). Keperawatan kesehatan komunitas: Teori dan praktik dalam keperawatan. Salemba Medika.
Feny, I. M., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Desa Dayeuhkolot. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 1–15. https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2235
Geografi.org. (n.d.). Curah hujan tahunan Indonesia. https://www.geografi.org/
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.
Indiahono, D. (2009). Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. Gava Media.
Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. Pembaruan.
Kusumasari, B. (2014). Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal. Gava Media.
Lestari, A., & Arsyad, D. H. (2021). Implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tolitoli. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 45–56.
Londok, C. I. (2014). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana (Suatu studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/4502/4031
Madi, S. (2014). Kebijakan mitigasi bencana banjir di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 3(2), 1–10.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru. UI Press.
Moleong, L. J. (2011). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
Nugroho, R. (2003). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi. PT Elex Media Komputindo.
Pangabean, R. (2008). Kebijakan publik dan politik ekonomi. Gadjah Mada University Press.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43.
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31.
Raungratanaamporn, O. (2014). Government–communities collaboration in disaster management activity: Investigation in the current flood disaster management policy in Thailand. Journal of Disaster Research, 9(3), 467–476.
Sugiyono. (2009). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sugiyono. (2021). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
Suwitri, S., et al. (2020). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Universitas Diponegoro Press.
Tanwattana, P. (2018). Systematizing community-based disaster risk management (CBDRM): Case of urban flood-prone community in Thailand upstream area. International Journal of Disaster Risk Reduction, 27, 110–118. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.09.011
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Wahab, S. A. (2002). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Bumi Aksara.
Wahab, S. A. (2005). Implementasi kebijakan publik: Teori dan analisis. Bumi Aksara.
Wardah, S. (2015). Flood disaster management in Malaysia: Standard operating procedures (SOPs) review. Asian Journal of Environment and Disaster Management, 7(2), 145–160. https://doi.org/10.3850/S1793924015500042
Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori dan proses. Media Pressindo.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sefryan Ardi Saputra, Yaya Mulyana, Agus Joko Purwanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
