Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan

Authors

  • Muhammad Irfan Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia
  • Isdiyana Kusuma Ayu Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7883

Keywords:

notaris, Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK, pencucian uang

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan oleh notaris bersifat mutlak dan berkelanjutan sepanjang hubungan jasa dengan pengguna jasa, meliputi tahap sebelum, pada saat, dan setelah pembuatan akta melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban tersebut merupakan pengecualian yang sah terhadap rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kewenangan PPATK dalam meminta data akta notaris bersifat terbatas pada informasi yang relevan untuk analisis dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga tetap menjamin independensi dan perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman normatif dan mekanisme pelaporan yang efektif guna mendukung pencegahan kejahatan keuangan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

References

Administratum, B. W.-L., & 2021, undefined. (n.d.). Penyelesaian hukum penyerobotan tanah warisan menurut legitime portie dalam hukum waris perdata. Ejournal.Unsrat.Ac.Id. Retrieved January 9, 2026, from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/32346

Azzahra, K. (2024). NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI GATE KEEPER DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN DI KOTA SEMARANG. https://repository.unissula.ac.id/37228/1/Magister Kenotariatan_21302200161_fullpdf.pdf

Dharmawangsa, H. M.-W., & 2019, undefined. (n.d.). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal.Dharmawangsa.Ac.Id. Retrieved November 8, 2025, from https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349

Dinamika, S. N.-, & 2025, undefined. (n.d.). KEDUDUKAN ATPM DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PRESPEKTIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN. Jim.Unisma.Ac.Id. Retrieved January 9, 2026, from https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/29308

Dwi Rizkia, N., Hardi Fardiansyah, M., & Jaelani, E. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2X1JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=ABob1zVs5M&sig=ECJrb7L7dUTJ6HECTAC3ROr-7OA

Efendi, S. J., Ibrahim, S. J., & Se, M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=6974g4x3pW&sig=hJ_t0cAUGuOj90X-Jbiq_Pe55IY

Faizien, M., Karimah, S., & Efendy, N. (n.d.). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. Pdfs.Semanticscholar.Org. Retrieved January 12, 2026, from https://pdfs.semanticscholar.org/c371/3ba43c625f281284ad2c7906e4599b83d68f.pdf/1000

Febrianty, S. Y., & MHum, M. (2023). Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4E7OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA121&dq=hukum+kenotariatan&ots=MWnYAlFbfx&sig=qU6gjv-XlKT9q_wpLSM1F38jmqM

Gunarto, H., Bachrudin, H., & Soponyono, H. (2019). Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan. https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=39978&keywords=

Hamdani, M., Law, R. S.-J. E. O., & 2025, undefined. (2025). Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasca Penerbitan. Jurnal.Erapublikasi.Id, 2(09). https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1529

HARAHAP, R. (2025). TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENDAFTARAN TRANSAKSI KEUANGAN. https://repository.unissula.ac.id/42465/

Hukum, U., Kesulitan, M., Mengenali, N., Keuangan, T., Dalam, M., Akta, P., Fitriyani, A., Ketut, I., & Setiawan, O. (2024). OBLIGATION TO MONITOR SERVICE USER TRANSACTIONS BY A NOTARY AS AN EFFORT TO PREVENT AND ERADICATE THE CRIME OF MONEY. Jurnal.Ulb.Ac.Id, 10(2), 76–92. https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2970

Ibrahim, M., Hukum, A. S.-M.-M., & 2022, undefined. (2022). Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. Ejournal.Undip.Ac.Id, 51(2). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39902

Kenotariatan, M. (2024). PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN. https://repository.unissula.ac.id/35296/1/Magister Kenotariatan_21302200070_fullpdf.pdf

Kenotariatan, M. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI. https://repository.unissula.ac.id/40863/

Lubis, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Beras antara Perum Bulog Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023. https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/24393

Murtadha, T., Ali, D., Kuala, M. D.-S., & 2019, undefined. (n.d.). Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id. Retrieved November 8, 2025, from http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2938519&val=25957&title=Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putri, D. (2025). Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan di Kota Yogyakarta. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/57850

Rohman, F., Wibowo, K. M., Virgusta, A., & Rajib, R. K. (n.d.). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSES PERANCANGAN KONTRAK MENJADI AKTA AUTENTIK DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN. Jicnusantara.Com. Retrieved January 9, 2026, from https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/5545

Sadikin, D., Fahmudin, M., Daharis, A., & Anggraeni, D. (2024). Pengantar ilmu hukum. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c4YuEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ilmu+hukum&ots=cgSXq8bzmO&sig=7RvB0ahy_8pdiV6u46kP8ATb7fE

Situngkir, J. (2025). Penyalahgunaan Akun Ahu Online Milik Notaris dan Upaya Pengendaliannya. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/59389

Sukmawan, Y., Journal, D. D.-N. L., & 2025, undefined. (n.d.). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. Notarylaw.Journal.Ulm.Ac.Id. Retrieved January 12, 2026, from https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116

Tarantang, J., Syawaliah, S., … N. A.-B., & 2023, undefined. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENYELENGGARAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL. Ejournal.Iahntp.Ac.Id, 3(3). https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/949

Downloads

Published

2026-03-12

How to Cite

Irfan, M., & Ayu, I. K. (2026). Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 6(3), 1851–1866. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7883

Issue

Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Section

Articles

License

Copyright (c) 2026 Muhammad Irfan, Isdiyana Kusuma Ayu

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.