Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Dari Diskriminasi Jabatan Pasca Cuti Melahirkan
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6779Keywords:
cuti melahirkan, diskriminasi jabatan, right to return, perlindungan hukum, kesetaraan kerjaAbstract
Perlindungan terhadap pekerja perempuan pasca cuti melahirkan di Indonesia masih berhenti pada tataran formal, hukum positif menjamin hak cuti dan melarang PHK karena alasan reproduktif, namun tidak mengatur hak pemulihan jabatan (right to return) sehingga membuka ruang demosi, rotasi nonpromotif, dan hilangnya kesempatan promosi. Penelitian hukum normatif-preskriptif ini menelaah bentuk perlindungan yang berlaku dan menguji penerapan asas perlindungan hukum serta asas non-diskriminasi untuk mencegah diskriminasi jabatan pada perempuan pasca cuti melahirkan. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan, kasus PHI Ternate No. 7/Pdt.Sus-PHI/2019 serta Putusan MA No. 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020, perbandingan ILO Convention No. 111 Tahun 1958 dan FMLA 1993, serta konseptual, analisis dilakukan secara deduktif dengan penafsiran sistematis-teleologis. Temuan menunjukkan perlindungan yang ada belum menjamin keberlanjutan jabatan. Secara teleologis, larangan PHK dalam Pasal 153 UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023 semestinya juga mencakup larangan degradasi posisi akibat fungsi reproduksi. Secara preskriptif, penelitian merekomendasikan penambahan norma eksplisit tentang job-protected leave/right to return melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, serta pengembangan doktrin prohibition of positional degradation agar pemulihan jabatan menjadi remedi utama dan tercapai keadilan substantif berperspektif gender.
References
Adityarani, N. W. (2020). Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 1(1), 28–45. https:// doi.org/10.30812/ fundamental. v1i1.631
Amriyati, A., Nurbaiti, S., Rumita, M., & Layola Nainggolan, F. (2023). Women Worker Protection: A Systematic Review On Maternity Protection In Indonesia. Devotion : Journal of Research and Community Service, 4(2), 392–401. https://doi.org/10.36418/devotion.v4i2.394
Anik, I., Puspitasari, N. R., Yulianti, N., Putra, M. T. P., & Kunarso. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(2), 31–46. Retrieved from http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php /Eksekusi/article/view/471%0A
Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Ilmu.
Cross, C., Darcy, C., & Garavan, T. (2025). Work re-entry following maternity leave for first-time mothers: An events, social identity and intersectional theories informed identity work framework. Gender, Work and Organization, 32(2), 590–609. https://doi.org/10.1111/gwao.13162
Fatima, S. C., & Gunawan, A. (2024). Kesetaraan Gender di Tempat Kerja serta Langkah-Langkah untuk Memastikan Keadilan dalam MSDM. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, 1(3), 396–400. Retrieved from https://jurnal.ittc.web.id/index.php /jebd/article/view/550
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Surabaya: Bina Ilmu.
International Labour Organization. ILO Convention No. 111. , ILO Gender Network Handbook (1958). Swiss.
Khoiriyah, A. M. (2020). Perlindungan Dan Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 1(1). https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2067
Komnas Perempuan. (2023). Laporan Tahunan Hasil Kerja 2023: Menyiapkan Langkah ke Depan. Jakarta: Perpustakaan Komnas Perempuan. Retrieved from https://komnasperempuan.go.id/laporan-kelembagaan-detail/laporan-tahunan-hasil-kerja-komnas-perempuan-tahun-2023-menyiapkan-langkah-ke-depan
Mahkamah Agung. (2020). Putusan No. 228/Pdt.Sus-PHI/2020. Jakarta.
Mertokusumo, S. (1993). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (2006th ed.). Yogyakarta: Liberty.
Mogapaesi, T. (2022). An overview of maternity protection in Botswana: A critique of the Employment Act through the International Labour Organisation’s Maternity Protection Convention lens. De Jure, 55(1), 1–20. https://doi.org/10.17159/2225-7160/2022/v55a4
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Orkers, F. O. R. W., Ost, T. H. E. P., & Orkforce, D. O. W. (2022). The Labor And Delivery Of Reproductive Justice For Workers: The Post-Dobbs Workforce. 2228, 1676–1699.
Pemerintah RI. Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi ILO Convention No. 111. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 57). Indonesia.
Pemerintah RI. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39). Indonesia.
Pemerintah RI. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41). Indonesia.
PHI Ternate. (2019). Putusan No. 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte. Ternate.
Rheza Dwi Ayu Sudarmadi, A. N. (2018). Cuti Melahirkan Di Kabupaten Gresik. Jurnal Novum, 5, 112–118.
Ridwan HR. (2010). Hukum Administrasi Negara (Revisi). Depok: Rajawali Pers.
Rohmany, S. M., Alfirdaus, L. K., & Fitriyah. (2023). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan dari Perspektif Keadilan Gender dan Hak-Hak Pekerja Perempuan (Studi Kasus Pekerja Perempuan PT X di Kabupaten Jepara). Journal of Politic and Government Studies, 12(4), 100–119. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/ index.php/jpgs/article/view/40739
Satjipto Rahardjo. (2009). Ilmu Hukum (A. Marwan, ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Schneider, K. T., Williams, S. C., & Kuhn, R. E. (2025). Workplace Discrimination Against Pregnant and Postpartum Employees: Links to Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health, 22(8), 1160. https://doi.org/ 10.3390/ijerph22081160
Sicka, B. (2024). Liberatory Motherhood: A Framework & Praxis for Caring and Scholaring Otherwise in the Neoliberal Academy. Gender, Work and Organization, 1834–1849. https://doi.org/10.1111/gwao.13223
Sumpter, D. M. D., Greenberg, D., & Rosado-Solomon, E. (2024). Others matter when mothers return: An investigation of relational movement and its role in post-maternity leave reentry transitions. Journal of Vocational Behavior, 155(August), 104045. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2024.104045
Widyasputri, M., & Sarnawa, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan (Perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan). Media of Law and Sharia, 5(2), 141–154. Retrieved from https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.50
Zulia Devi Ananta, Ari Puji Astuti, Putri Ananta Rahayu, Moh Jauhari Ibrahim, & M. Isa Anshori. (2024). Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika. Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 2(3), 106–120. https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2638
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Fernanda Aulia Rachman, Ahmad Nailul Author
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
