Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5015Keywords:
Korupsi, Asas Kemanfaatan, Keadilan Restoratif, Pengembalian Keuangan Negara, PemidanaanAbstract
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kemanfaatan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta mengeksplorasi peluang dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam konteks pengembalian keuangan negara tanpa menghapus pemidanaan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif melalui metode deduktif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa asas kemanfaatan memiliki relevansi penting dalam upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif, dengan menjadikan pengembalian keuangan negara sebagai orientasi utama. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan secara terbatas dan selektif dalam perkara korupsi yang memenuhi syarat tertentu, terutama dalam mendorong efektivitas penyelesaian perkara dan pemulihan kerugian negara. Namun, penerapan pendekatan ini harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip yuridis dan etis guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem hukum. Dengan demikian, penegakan hukum korupsi memerlukan strategi yang seimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
References
Budiman, A., Ismed, M., & Candra, T. Y. (2024). Kepastian Hukum Penentuan dan Batas Waktu Penyerahan Gratifikasi Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Milik Negara. Jurnal Inovasi Global, 2(12), 1967–1979. https://doi.org/10.58344/jig.v2i12.228
Delfiandi, D., Mulyadi, M., & Trisna, W. (2024). ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 74/ PID.SUS-TPK/2022/PN.BNA). JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 7(4), Article 4. https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2305
Endang, M. I. A. (2018). DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / DISCRETION AND RESPONSBILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS BASED ON LAW OF STATE ADMINISTRATION. Jurnal Hukum Peratun, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244
Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163
Maerani, I. A., & Absor, M. U. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus). Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 3(2), Article 2.
Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158
Mandala, M. J., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online), 3(2), 851–863. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.1645
Maulana, I. M., & Agusta, M. A. (2021). KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA. DATIN LAW JURNAL, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734
Muchlis, A. (2016). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), Article 2. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652
Mudrika, M., Sriwidodo, J., & Dewi, D. S. (2023). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMINAL KECIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(12), Article 12. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1909
Novantoro, D. (2025). Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Adijaya Multidisplin, 3(02), Article 02.
Prasetyo, R., & Hoesein, Z. A. (2025). Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi. JURNAL RETENTUM, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5277
Rais, M. (2017). NILAI KEADILAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Al-Daulah?: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870
Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK?: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(1), 31–40. https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119
Sari, V. J., Ismansyah, & Fendri, A. (2025). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Niara, 17(3), 230–238. https://doi.org/10.31849/niara.v17i3.22259
Somomoeljono, S. (2021). PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.11
Sukma, P. A. P., & Arthadana, M. G. (2023). POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KE-EKONOMIAN HUKUM GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.55115/pariksa.v7i1.4225
Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI. Gorontalo Law Review, 3(2), 168–187. https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Yuda Virdana Putra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
