Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia

Authors

  • Jowan Jowan Fakultas Hukum, Universitas Putera Batam, Indonesia
  • Diki Zukriadi Fakultas Hukum, Universitas Putera Batam, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772

Keywords:

democracy, militer role, civilian supremacy

Abstract

Konteks demokrasi di Indonesia dengan mereformasi otoritas TNI.  Fokus utama penelitian ini adalah menilai konsekuensi hukum dan politik dari perubahan dalam struktur kewenangan TNI terhadap prinsip supremasi sipil, yang merupakan pilar demokrasi konstitusional.  Untuk menyelidiki draf revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur peran TNI dalam ranah non-militer, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis yuridis-normatif.  Hasil analisis menunjukkan bahwa perluasan peran militer ke sektor-sektor sipil dapat melemahkan kontrol sipil demokratis dan memungkinkan kewenangan tumpang tindih antara militer dan institusi sipil. Sebagai kesimpulan, artikel ini berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan TNI yang bertentangan dengan demokrasi dapat mengakibatkan krisis legitimasi konstitusional dan regresi demokrasi di Indonesia.

References

Afrianedi, R. (2020). Dinamika Birokrasi Indonesia Dan Sistem Pengawasan Untuk Mewujudkan Good Governance. Pengadilan Agama Cilegon, 2024.

Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI?: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. Jurnal Adabiya, 20(1). https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776

Bachri, S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). Jurnal Tana Mana, 3(2).

Badu, L. W., & Apripari. (2019). MENGGAGAS TINDAK PIDANA MILITER SEBAGAI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DALAM PERKARA PIDANA. Jurnal Legalitas, 12(1).

Bello Hutt, D. (2022). Rule of Law and Political Representation. Hague Journal on the Rule of Law, 14(1). https://doi.org/10.1007/s40803-021-00163-5

Carolinna, R. E., Rijal, N. K., & Adzmy, M. F. (2022). Thai Protest 2020: Gagalnya Sebuah Upaya Gerakan Sosial Melawan Dominasi Militer. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2). https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1751

Dahlan, L. S., & Mulianingsih, M. (2023). Reformasi Birokrasi. Jurnal Media Birokrasi.

Fauziah, N. M., & Prasetyo, A. W. (2020). STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (SHRM) DI KEMENPAN-RB REPUBLIK INDONESIA. POPULIKA, 8(1). https://doi.org/10.37631/populika.v8i1.135

Gora, A., & de Wilde, P. (2022). The essence of democratic backsliding in the European Union: deliberation and rule of law. Journal of European Public Policy, 29(3). https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1855465

H. Ismail, M. (2020). Perkembangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Dan Serentak Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Muhakkamah, 8(1).

Hafied, H., Pananrangi, A. R., & Ismail, I. (2022). Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kodam Xiv Hasanuddin. In Jurnal Paradigma ….

Hidayati, S., Weriana, W., Suryana, E., & Abdurrahmansyah, A. (2023). Perkembangan Kognitif Menurut Teori Sosio-Kultural dan Implikasinya dalam Pembelajaran. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(9). https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2305

Hidriyah, S. (2021). Krisis Politik Myanmar dan Intervensi ASEAN. Info Singkat, XIII(6).

Iqbal, F. M. (2021). KUDETA MILITER MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Dialektika Hukum, 3(1). https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.541

Iskatrinah. (2021). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. Cakrawala Hukum, 22(2).

Kementerian PAN & RB. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. In Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Ma’arif, S. (2015). Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 19(2). https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4704

Mandasari, N. (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal), 3(1). https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.26

Mustofid, A. (2023). Reformasi Birokrasi di tubuh TNI dalam Perspektif Administrasi Militer. Jurnal Administrasi Dan Demokrasi (Administration and Democracy Journal), 2(01).

NB., M. (2021). Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik: Suatu Tinjauan Teoritis. JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting), 3(2). https://doi.org/10.35914/jemma.v3i2.643

Nugroho, I. (2018). Mengembangkan Etika Kepemimpinan Pada Jabatan Publik. Jurnal Pembangunan Daerah, 4.

Nurhuda, A., & Agesti, Y. Z. (2021). Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001). Tarikhuna: Journal of History and History Education, 4(1). https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2949

Panggabean, R. (2021). Semangat Reformasi Persembahan Umat Pasca Pembuangan Menurut Maleakhi 3:6-12. EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani, 5(1). https://doi.org/10.33991/epigraphe.v5i1.243

Pebriawan, G. D., Alim, K., Fatmawati, M. P., & Toyib, M. (2023). BIROKRASI SIPIL DAN MILITER: DOMINASI AKTOR MILITER DALAM TUBUH KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK, 3(2). https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3481

Polzin, M. (2023). Summary: Scope and Limits of the Interpretation of the Basic Law in Accordance with International Law. Zeitschrift Fur Auslandisches Offentliches Recht Und Volkerrecht, 83(4). https://doi.org/10.17104/0044-2348-2023-4-741

Prasetiadi, D. Z., Marjono, M., & Sumardi, S. (2021). Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 9(1). https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000

Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3(2). https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532

Rikan, K. (2014). Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998. Repository UPY.

Riza, E. (2019). HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER DI ERA REFORMASI. Jurnal Communitarian, 2(1). https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.96

Rufaidah, R., & Prasetyoningsih, N. (2023). Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua. Media of Law and Sharia, 4(2). https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16

Siddiq, M. (2019). Profesionalisme Militer Pada Pemerintahan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Kajian Perbandingan Sosial-Historis) Mohammad. Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 11(1).

Sofwan, S. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. JATISWARA, 37(1). https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364

Sri Chatun. (2022). Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(10). https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617

Sullivan, D. J., & Jones, K. (2024). Securing the State. In Global Security Watch—Egypt. https://doi.org/10.5040/9798400657689.ch-002

Susanto, G. H., Cornelis Seba, R. O., & Johan de Fretes, C. H. (2023). Analisis Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pasca Kudeta Myanmar Tahun 2021. Jurnal Impresi Indonesia, 2(5). https://doi.org/10.58344/jii.v2i5.2482

Syahriar, I. (2021). REVISI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM DIMENSI POLITIK HUKUM. Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 5(1).

Syamsibar, S. (2021). Birokrasi, Administrasi, dan Politik (Kerangka untuk membangun demokrasi dalam berbangsa dan bernegara). JURNAL SIPATOKKONG BPSDM SULSEL.

Wahyuningroem, S. L. (2021). Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan dan Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 12(2). https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.236-251

Yanuar, D. (2017). Militer Pada Pemilu Legislatif?: Antara Netralitas dan Profesionalitas. Al-Ijtima’i, 3(1).

Yoga Pradana, A. A., Setyabudi, C. M., & Dharma, S. (2021). Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif Di Luar Institusi Polri Di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri. Syntax Literate?; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(3). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i3.2296

Yusa’ Farchan. (2022). DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU. Jurnal Adhikari, 1(3). https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41

Downloads

Published

2025-06-30

How to Cite

Jowan, J., & Zukriadi, D. (2025). Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(5), 4284–4294. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772

Issue

Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Jowan Jowan, Diki Zukriadi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.