Konsep Carbon Pricing dan Miskonsepsi Pajak Karbon di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4346Keywords:
Carbon Pricing, Pajak Karbon, Pembangunan BerkelanjutanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait penerapan pajak karbon di Indonesia dengan menilai konsep carbon pricing sebagai kebijakan yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan sehingga dapat dicapai implementasi regulasi yang sesuai. Penerapan carbon pricing menjadi salah satu upaya untuk melawan atau menekan polusi yang disebabkan oleh jumlah karbon berlebih di atmosfir dengan memberlakukan penetapan harga karbon serta penarikan pungutan bagi para pengguna atau penghasil karbon. Hasil penelitian menunjukkan terdapat miskonsepsi dari kebijakan carbon pricing di Indonesia karena pajak karbon akan diterapkan dengan skema cap and tax. Hal ini akan menghilangkan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan cap and trade dan carbon tax.
References
Aldy, J. E., & Stavins, R. N. (2012). The Promise and Problems of Pricing Carbon: Theory and Experience. Journal of Environment and Development, 21(2), 153–163.
Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
Avi-Yonah, R. S., & Uhlmann, D. M. (2009). Combating Global Climate Change: Why a Carbon Tax is a Better Response to Global Warming than Cap and Trade. Stanford Environmental Law Journal, 28(1), 6–7.
Barus, E. B., & Wijaya, S. (2021). Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia, 5(2), 263.
Green, M. (2019). The Role of Carbon Pricing. Journal of International Affairs, 73(1), 292.
Haryanto, J. T. (2022). Update Kebijakan Pajak Karbon. Portal.Fiskal.Kemenkeu.Go.Id. https://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/pustaka/index.php?p=fstream-pdf&fid=3085&bid=6260
Irfano, A. (2023). Mengenal Seluk Beluk Pajak Karbon. Www.Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-seluk-beluk-pajak-karbon-lt64ba3d3722d1d/
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2021). Carbon Tax Diterapkan di Pembangkitan per 1 April 2022. Esdm.Go.Id. https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/carbon-tax-diterapkan-di-pembangkitan-per-1-april-2022
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). Perdagangan Karbon untuk Pencapaian Target NDC, Kontribusi Indonesia bagi Agenda Perubahan Iklim Global. Www.Menlhk.Go.Id. https://www.menlhk.go.id/news/perdagangan-karbon-untuk-pencapaian-target-ndc-kontribusi-indonesia-bagi-agenda-perubahan-iklim-global
Kojima, S., & Asakawa, K. (2016). Carbon Pricing: A Key Instrument to Facilitate Low Carbon Transition. Institute for Global Environmental Strategies, 3. https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/discussionpaper/en/5538/SP-1_carbon_pricing_0711clean2.pdf
Kumala, R., Ulpa, R., Rahayu, A., & Martinah. (2021). Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi. Prosiding Seminar Stiami, 8(1), 68.
Metcalf, G. E. (2019). On the Economics of a Carbon Tax for the United States. The Brookings Institution.
Moleong, L. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Munawaroh, N. (2024). Apa Itu Pajak Karbon dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia? Www.Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-pajak-karbon-dan-bagaimana-penerapannya-di-indonesia-lt65afccf364499/
Nawawi, H. (1990). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press.
Ngwome, G. F. (2023). The Legal Framework for Carbon Tax: A Case of Cameroon. Environmental Policy and Law, 53(1), 79–80.
Parwata, I. P. G., & Sadnyini, I. A. (2024). The Sustainable Development Paradigm through Carbon Tax Legal Construction. Jurnal Hukum Prasada, 11(2), 83.
Purwanti, T. (2022). Pajak Karbon Ditunda Sampai 2025. Cnbcindinesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20221013175437-4-379582/pajak-karbon-ditunda-sampai-2025
Safitra, D. A., & Hanifah, A. (2021). Environmental Tax: Principles and Implementation in Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 2(2), 26.
Selvi, Rahmi, N., & Rachmatulloh, I. (2020). Urgensi Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia. Jurnal Reformasi Administrasi, 7(1), 31.
Stavins, R. N. (2008). A Meaningful U.S. Cap-and-Trade System to Address Climate Change. Harvard Environmental Law Review, 32(2), 298.
Sumitro, R. H. (1985). Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia.
Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9(1), 39.
Suryani, A. S. (2022). Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XIV(8), 21. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-XIV-8-II-P3DI-April-2022-236.pdf
Susilawati. (2021). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan. Electronic Journal Scientific of Envitonmental Health And Diseases (e-SEHAD), 1(2), 26.
The London School of Economic and Political Science. (2022). What is the polluter pays principle. Www.Lse.Ac.Uk. https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-polluter-pays-principle/
United Nations. (2021). United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries. Department of Economic and Social Affairs Financing for Sustainable Development Office United Nations Secretariat. https://desapublications.un.org/publications/united-nations-handbook-carbon-taxation-developing-countries
United Nations General Assembly. (1992). Report of The United Nations Conference on Environment and Development.
Usman, A. S. (2018). Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 26(1), 4.
UU HPP. (2021). Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU No. 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 246 TLN No.6736.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muhammad Arief Budiman Nasution
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
