Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif : Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand)
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4266Keywords:
Tindak Pidana, Korupsi, Komisi Pemberamtasan KorupsiAbstract
Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Di Indonesia dan malaysia kondisi korupsi sampai saat ini masih mengkhawatirkan, Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2023, Indonesia berada di peringkat 115 paling tidak korup sedangkan Thailand menempati peringkat ke-108 . Penelitian ini dilakukan untuk untuk membandingkan sistem lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (KPK) dan Thailand (NACC). Penelitian ini mengkaji fenomena hukum pidana korupsi dengan pendekatan kualitatif, khususnya melalui metode perbandingan hukum. Data primer yang dihimpun berupa beragam dokumen hukum, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta regulasi lain yang relevan dengan hukum pidana korupsi di dua negara yang menjadi fokus penelitian. Analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk mengungkap persamaan, perbedaan, serta keunikan pengaturan dan penerapan hukum pidana korupsi di kedua negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan sistem hukum pidana korupsi di kedua negara, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan hukum di masa mendatang.
References
Achmad, B. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. jurnal bisnis dan ekonomi.
Adi mansur, R. S. (2023). Pengantar Pendidikan Anti Korupsi. Medan: Umsu Press.
Alatas, S. H. (2015). Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi. Jakarta: LP3ES.
Apriandhini, M., Alfasha, K. Z., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Perbandingan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. VARIA HUKUM, 5(1), 65–78.
Arief, B. N. (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group.
Armia, M. S. (2022). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
Bahiej, A. (2009). Sejarah dan problematika hukum pidana material di indonesia. Yogyakarta: Teras.
Bulu, N. A., & Mustajab, W. (2022). Interpretasi kasus korupsi jenis trading in influence berdasarkan
Carolina, A. (2012). Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand. In Jurnal InFestasi (Vol. 8, Issue 1).
Fahrizal S.Siagian, A. H. (2024). Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan : Perbandingan antara Indonesia dan Denmark. Integritas : Jurnal Anti Korupsi, 29-52.
Hasan Muhammad, dkk. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Tahta Media Group.
Iswara, D. A. (2020). Rekonstruksi regulasi terhadap KPK dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(4), 13–28.
Jurnal Anti korupsi, 6(2), 169–186
Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10(1), 1–17.
Klitgaard, R. (2016). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Koesdaryono. (2011). Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Pemerintah, 14-37
Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia. University Of Bengkulu Law Journal, 7(1), 71–83.
Mahardika Hariadi, T., & Luqman Wicaksono, H. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia. Recidive, 2(3).
Mahmud, A., Firman Zakaria, C. A., Ravena, D., Citra, D., & Ismi, W. (2024). Kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan kebijakan kriminalisasinya. Jurnal USM Law Review, 7(1), 237.
Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bima Aksara
NCCC, “Sejarah NCCC” , https://www.nacc.go.th/?https://www.nacc.go.th/categorydetail/2019112416310492/20191124163234? ,( di akses pada tanggal 14 Desember 2024).
NCCC, “Tugas dan wewenang NCCC” , https://www.nacc.go.th/? ,(di akses pada tanggal 14 Desember 2024).
Organic Act on Counter Corruption, b.e. 2542 (1999).
Pande, B. O. (2011). Corruption in Developing Countries. Annual Review of Economics, 479-509.
perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 6 (2), 3447– 3458.
Pohan, Sarmadan, (2018), Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dengan Beberapa Negara di Dunia, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 1.
Projodikoro, W. (1989). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT.ERESCO.
Safira Evi, A. I. (2024). Perbandingan Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand: Studi Kasus tentang Penangkapan Perkara Korupsi. Journal of Law and Justice, 51-55.
Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. Integritas:
Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
Tjokorda Gde Indraputra, I. N. (2014). Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary). Jurnal Ilmu Hukum : Kertha Negara.
Trading Economics, "Indonesia Indeks Korupsi 2023", https://id.tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index, (di akses pada 2023).
Trading Economics,"Thailand Corruption Index 2023", https://tradingeconomics.com/thailand/corruption- index, (di akses pada tanggal 01 Februari 2023).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Vidya, P. (2017). Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia : Suatu Perbandingan Dengan Singapura,Malaysia dan Korea Selatan. Jurnal hukum dan pembaharuan, 396-420.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Galin Zaihan Muzakki
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
