Persekongkolan Tender di Sektor Infrastruktur sebagai Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4084Keywords:
Infrastruktur, Korupsi dalam pengadaan barang/jasa, Persekongkolan tender, penegakan hukum persaingan usaha, UU Nomor 5 Tahun 1999Abstract
Penelitian ini membahas tantangan penegakan hukum persaingan usaha di sektor infrastruktur, dengan fokus pada persekongkolan tender. Latar belakangnya adalah peran strategis infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dihadapkan pada masalah praktik tidak sehat dalam proses tender. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi dalam menegakkan hukum terkait persaingan usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti UU Nomor 5 Tahun 1999, kurang relevan dalam menghadapi kompleksitas persekongkolan tender saat ini, yang diperparah oleh lemahnya kewenangan KPPU dalam melakukan investigasi. Kesimpulannya, diperlukan revisi regulasi, terutama Pasal 22 UU tersebut, dan penguatan kewenangan KPPU untuk menyita, menyadap, dan memanggil pihak terkait guna menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif.
References
Agustin, I. W. (2023). Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah. Universitas Brawijaya Press.
Aksi-Informasi. (2024, Mei 06). Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang & Jasa. Retrieved Desember 23, 2024, from aclc.kpk: https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa
Kahfi, A. I. (2024). Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt. Sus-KPPU/2022. JURNAL RECHTENS, 13(1), 1-20.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Prasetio, L. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. The Prosecutor Law Review, 2(3).
Prastica, R. M. (2024, Januari 30). Riset: menelaah penyebab dan cara melawan korupsi infrastruktur di Indonesia. Retrieved Desember 23, 2024, from theconversation: https://theconversation.com/riset-menelaah-penyebab-dan-cara-melawan-korupsi- infrastruktur-di-indonesia-222152
Seputra, G. N. (2023). Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lembaga Publik Radio Indonesia Singaraja. Locus, 15(2), 57-74.
Suryoprayogo, E. (2022). Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender. Lex Renaissance, 7(1), 16-30.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan? Integritas: Jurnal Antikorupsi, 1(1), 37-60.
Wibowo, S. (2022). Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang secara Elektronik pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor : 24/KPPU- I/2020). Jurnal Hukum Caraka Justitia, 2(1), 75-94.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Devy Shelviana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
