Perlindungan Noken Papua Sebagai Warisan Budaya Takbenda
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.4045Keywords:
perlindungan, Noken, kesatuan masyarakat hukum adatAbstract
Noken merupakan identitas budaya Papua yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda yang mana terdapat nilai-nilai filsafat, ekonomi, politik dan sosial. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari bagaimana perlindungan terhadap ketersediaan bahan baku alam sebagai bahan utama pembuatan noken. Dalam hal perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, pemerintah perlu memperhatikan perlindungan ketersediaan bahan baku alam yang tersedia dari hutan sekitar kehidupan kesatuan Masyarakat hukum adat dalam kenjaga keberlangsungan keahlian tradisi kultural yang talah diwariskan secara turun temurun dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas perlindungan terhadap hutan yang merupakan sumber dari bahan baku dalam pembuatan noken sebagai warisan budaya takbenda. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana pendekatan dalam penelitian hukum normatif salah satunya pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian, melihatkan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan warisan budaya takbenda belum mengatur perlindungan terhadap alam tempat tradisi kesatuan masyarakat hukum adat tersebut hidup. Perlindungan terhadap warisan budaya takbenda noken papua perlu pemerintah membuat peraturan yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan kultural dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersumber dari kekayaan alam/hutan sebagai wujud menjaga kelestarian pengetahuan tradional yang telah ada secara turun temurun.
References
nasional, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8 (1), pp .69-84. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302
Buku Saku, (2021), Direktorat Perlindungan kebudayaan, https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/buku-saku-pelindungan-kebudayaan-2021-panduan-kerja-bersama,
Diantha, I Made Pasek, (2017), Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Norma Hukum, Kencana, Jakarta
Dwipayana, Anak Agung Putra dan Sartini, (2023), Makna Perubahan Identitas Desa Adat di Tengah Pembangunan Pariwisata Budaya di Bali, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 12, Number 2, pp. 322-331, https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.63417
Dhias Suwandi, Dheri Agriesta, (2021), Apa Itu Noken? Filosofi, Kegunaan, hingga Cara Membuatnya
https://regional.kompas.com/read/2021/04/02/060000678/apa-itu-noken-filosofi-kegunaan-hingga-cara-membuatnya-?page=all, di akses tanggal 19 Desember 2023
Firmansyah, Nurul., (2016), Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, Tulisan ini merupakan bagian dari laporan Penulis tentang analisis Perlindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan Hak Minoritas di Indonesia yang pada khususnya pada tema minoritas masyarakat hukum adat/minoritas adat untuk Pelapor Khusus Hak-hak Minoritas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia pada tahun 2016
Hetami, Kamila., (2017), Juni 21, Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Takbenda http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/perlindungan-terhadap-warisan-budaya-takbenda UU, di akses tanggal 19 Desember 2023
Helakombo, Yemeus., et.al., (2022), Etnobiologi Tumbuhan Sebagai BahanBaku Tas Noken Oleh Suku Yali di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Papua, Jurnal Biologi Papua, A14(2): Vol. 14 No. 2 87–94, Teori-HukumOnline, Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, https://doi.org/10.31957/jbp.2291
https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=4, di akses tanggal 18 Desember 2023
Ilhamdi Taufik, (2013), Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (Kontribusi pemikiran untuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat), makalah disajikan pada acara Focus Group Discussion dengan Perkumpulan Qbar kerjasama dengan Epistema Institute 15 Maret 2013 di Grand Zuri Hotel Padang, versi pertama makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Legislasi DPR-RI 30 Januari 2013 di Jakarta
Januar, Arie., (2017), Fungsi, Makna, Dan Eksistensi Noken Sebagai Simbol Identitas Orang Papua, Jurnal Patra Widya, Vol. 18 No. 1, doi: https://doi.org/10.52829/pw.47 c
Lefaan, Avelinus., (2022), Pemaknaan, Sosialisasi, dan Internalisasi Filsafat Noken dalam Komunikasi Pembangunan Masyarakat Kota Jayapura, Jurnal Komunikasi, Volume 17, Nomor 2, https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art1
Marhaendra Wija Atmaja, Gede, 2016, Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah, Percetakan Bali, Denpasar
Marit, Elisabeth Lenny., (2016), Noken dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender dan Ideologi, Melanesia: Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa dan Sastra, vol. 1, no. 1, pp. 33-42, http://doi.org/10.30862/jm.v1i1.736
Marzuki, Peter Mahmud cet.13, (2017), Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
Maskawati, (2019), Perlidungan Hukum Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup, Republik Institute, Yogyakarta
Nola, Luthvi Febryka., (2016), Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki), Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 7, No. 1, Juni, https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949
Naskah Akademik RUU tentang Kebudayaan, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170331-081137-3786.pdf, di akses tanggal 19 Desember 2023
Pemajuan Kebudayaan adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia: menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik, https://pemajuankebudayaan.id/undangundang/#:~:text=UNTUK%20PERTAMA%20KALINYA%2C%20Indonesia%20memiliki,mengelola%20kekayaan%20budaya%20di%20Indonesia, di akses tanggal 19 Desember 2023
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua
Perangin-angin, Reh Bungana Beru., et al., (2020), Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesi, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1718
Risalah Kebijakan, Implementasi Rencana Tindak Noken Papua dan Upaya Pelestariannya, 2021, https://repositori.kemdikbud.go.id/24758/1/Risalah_Kebijakan_Puslitjak_No__22%2C_September_2021_Implementasi_Rencana_Tindak_Noken_Papua.pdf, di akses tanggal 19 Desember 2023
Setyaningtyas, Ayu Citra dan Endang Sri Kawuryan, (2016), Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2, September, https://doi.org/10.20231/jihtb.v1i2.60
Susanti, Diah Imaningrum., et.al., (2019), Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual, Percteakan Dioma, Malang
Sofyarto, Karlina., (2018), Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, (April), pp. 149-162, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832
Safkaur, Otniel., et al, (2021), Peran Desa Wisata Noken Kerajinan Masyarakat Adat Raja Empat Papua Era Covid-19, Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Sosial Ekonomi), Vol 1 No 1 April
Suryaden, (2021), PP 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, http://www.jogloabang.com/budaya/pp-87-2021-peraturan-pelaksanaan-uu-pemajuan-kebudayaan, di akses tanggal 19 Desember 2023
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Warami, Hugo., Kebijakan Dan Perlindungan Terhadap “Noken” Di Papua, dalam Daya Literasi dan Industri Kreatif, Novi Anoegrajekti (ed), 2015, et al FBS UNJ, Jakarta
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Decky D. A. Wospakrik, Elias Hence Thesiar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.