Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi pada Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung)
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4033Keywords:
Money Politics, Sentra Gakkumdu, Regulasi Pemilu, Kampanye Hitam, Pilkada 2024, Bawaslu Kota BandungAbstract
Praktik politik uang (money politics) merupakan tantangan signifikan terhadap integritas demokrasi, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Bandung. Penelitian ini menganalisis peranan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bandung dalam menangani praktik politik uang selama Pilkada 2024, dengan fokus pada efektivitas regulasi, tantangan pengawasan, dan dampak terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi sebagai teknik utama pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bandung melalui wawancara. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, regulasi, Perbawaslu, Peraturan KPU, buku-buku yang terkait dengan kajian pemilu, berita yang diambil dari media online, arsip-arsip, dokumen, catatan, dan laporan Bawaslu Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu telah menjalankan mekanisme penegakan hukum secara terstruktur, tetapi masih menghadapi beberapa kendala. Regulasi yang kurang tegas serta celah hukum memungkinkan praktik politik uang tetap berlangsung, terutama pada masa tenang pemilu. Politik uang yang sering kali disertai kampanye hitam yamg dapat mencederai prinsip demokrasi yang luberjurdil dan memperburuk sinisme masyarakat terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi, edukasi politik, dan optimalisasi Sentra Gakkumdu untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.
References
Ackerman, S. R. (1999). Corruption and Goverment: Causes, Consequenses, and Reform. Cambridge University Press.
Almond, Gabriel A.; Powell, G. B. J. (1966). Comparative Politics: A Developmental Approach. Little, Brown and Co.
Aspinall, E., & Barenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.
Bawaslu. (2016). Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 tahun 2017 Pasal 1 Ayat (5). 1–16. https://bawaslu.go.id/sites/default/files/reformasi_birokrasi/Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu (3).pdf
Birch, S. (2011). Electoral Corruption. Institue for Democracy & Conflict Resolution.
Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2), 1–20. https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61
Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The Quality of Democracy: An Ovrview. Journal of Democracy, 15, 20–31.
Dodu, A. B. D. (2017). PENERAPAN REGULASI POLITIK KAMPANYE HITAM: STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015. Jurnal Wacana Politik, 2(1), 52–60.
Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper & Row.
IDEA. (2016). Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA. In Buku Pedoman Internasional IDEA. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-penyelenggaraan-pemilu.pdf
KUHP. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 Ayat (1). Pemerintah Republik Indonesia.
Lau, Richard R. dan Rovner, I. B. (2009). Negative Campaigning. Annual Review of Political Science, 12(1), 285–306. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.071905.101448
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How to Democracies Die. Crown Publishers.
Machiavelli, N. (1992). The Prince. University of Chicago Pres.
McCombs, Maxwell E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion, 36(2), 176–187. https://doi.org/10.1086/267990
Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. Jurnal Antikorupsi, 5(1), 55–74. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413
Muly, E. (2918). Peran Penegak Hukum Terpadu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Money Politics Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah. Universitas Lampung.
Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. (2020). Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. 1–82.
Perdana, A., Liando, B. M., Rizkiyansyah, F., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P., & Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemillu di Indonesia. In Tata Kelola Pemilu di Indonesia.
Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 11.
Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money politic pada Pemilu di Kota Surabaya. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 6(1), 37–50.
Raisa, M. D., & Munandar, S. (2024). Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 ( Studi di Bawaslu Kota Bukittinggi ). 4, 8812–8823.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
TribunJabar.id. (2024). 2 Ketua RW di Bandung Laporkan Dugaan Money Politics ke Bawaslu, Peristiwanya Saat Masa Kampanye. https://jabar.tribunnews.com/2024/11/30/2-ketua-rw-di-bandung-laporkan-dugaan-money-politics-ke-bawaslu-peristiwanya-saat-masa-kampanye
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, P. R. I. (2015). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang. 151, 10–17. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-1-2015/detail
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi U. 1–90. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. (n.d.). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 Tentang Partai Politik. Pemerintah Republik Indonesia, 1, 1–17. www.bphn.go.id
Usman, U., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Polewali. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(2). https://doi.org/https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.637
Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (5th ed.). Sage Publications, Inc.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Kalia Munawar, Hendra Hendra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
