Rekonstruksi Pengujian PERPPU pada Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Kepastian Hukum
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4032Keywords:
PERPPU, Pengujian, Undang-UndangAbstract
Pengujian PERPPU kepada Mahkamah Konstitus diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepatian hukum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memutus perkara pengujian secara independen. Namun, pengujian PERPPU yang terjadi selama ini masih tergantung pada hasil legislative review DPR. Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pengujian PERPPU harus direkonstruksi dengan keharusan Mahkamah Konstitusi menetapkan hukum acara tersendiri khusus pengujian PERPPU bukan disamakan dengan pengujian undang-undang pada umumnya.
References
Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. Rajawali Press.
Asshiddiqie, J. (2010). Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Sinar Grafika.
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media Group.
Foekh, D. Y. P. (2021). PERPPU Dalam Teori dan Praktik. Rajawali Press.
HSB, A. M. (2020). Judicial Review Dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 51. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.515
Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum. Bayumedia Piblishing.
Ilmiyah, Z., Ningtyas, M. A., & Rohmah, E. I. (2021). Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 2(6), 647–670. https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120
Marzuki, M. L. (2005). Berjalan-Jalan di Ranah Hukum. Konstitusi Press.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum (Edisi Revi). Prenada Media Group.
Marzuki, P. M. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media Group.
Mawuntu, J. R. (2011). Eksistensi peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem norma hukum insonesia. Jurnal Hukum Unsrat, XIX(5). http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/216
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju.
Upik, T. (2024). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Kepastian Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Upik, T., Suhartono, S., & Hadi, S. (2024). TECHNICAL PROBLEMS IN THE REVIEWING OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW (PERPPU) AT THE CONSTITUTIONAL COURT FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY. Iblam Law Review, 4(3). https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.414
Zuraida, I. (2018). Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang …. Simposium Nasional Keuangan Negara, 304–319. http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/220
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Taufikkurrahman Upik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
