Regresi Demokrasi dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebangai The Guardian Of Democracy dalam Kewenangan Consitutional Review di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3960Keywords:
Regresi demokrasi, Judicial review, Mahkamah KonstitusiAbstract
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep regresi demokrasi terjadi dan peran apa yang dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dalam upaya mencegah regresi demokrasi dan melindungi hak konstitusional waga negara. Regresi terhadap cita-cita demokrasi di Indonesia tidak akan bisa dihindarkan jika pembentukan undang-undang secara sistematis diupayakan guna membatasi demokrasi. Upaya-upaya untuk menciptakan pemilihan umum yang tidak demokratis dengan mengatur secara sistematis suatu undang-undang untuk menguntungkan sebagian kelompok dan menutup akses informasi publik bisa dicegah melalui judicial review. Melalui putusan perkara pengujian undang-undang, hakim konstitusi akan menentukan sejauh mana tafsir konstitusi itu menjadi upaya pencegahan terhadap regresi demokrasi.
References
Almalibari, Khotob Tobi Abdul Aziz, Adrian Febriansyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.
Amarini,Indriati. ‘Implementation of Judicial Activvism in Judge’s Decision’, Jurnal Hukum & Peradilan Vol. 8, No. 1 2019.
Amsari, Feri. Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Barak, Aharon. Judge in Democracy, Oxford and Princeton, Princeton Unniversity Press, 2006.
Bormeo, Nancy. “On Democratic Backsliding,” Journal of Democracy 27, no. 1, 2016.
Budiardjo,Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Canon, Bradley C. “Defining the Dimensions of Judicial Activism”, Judicature, Volume 66, Issue 6, Desember 1983.
Carothers and Benjamin Press,Thomas. Understanding and Responding to Global Democratic Backsliding, Carnegie Endowment for International Peace Publication Departmen, Massachusetts, 2022.
César and Rodriguez-Garavito, ‘Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America’, Texas Law Review, 2011.
Faiz, Pan Mohamad. Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Tulisan Disampaikan dalam Buku “UI Untuk Bangsa”
French, Robert S. “Judicial Activism – The Boundaries of the Judicial Role”, LAWASIzA Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10 November 2009.
Goodhart, Michael. “Human Rights and Global Democracy,” Carnegie Council for Ethics in International Affairs, Vol. 22, No. 4, 2008.
Harijanti, Susi Dwi. “Penguatan Demokrasi Konstitusional: Relasi Konstitusi dan Politik”, Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Bandung, PSKN FH UNPAD, 2016.
Hirschl, Ran. ‘Constitutional Court vs. Religious Fundamentalism: Three Middle Eastern Tale’, Public Law and Legal Theory Research Paper, 04–08.
Holcombe, Randal. G. “Constitutions and Democracy”,Public Economics 07 10 december 2020.
Huda, Ni’matul. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008.
Latipulhayat, Atip. “Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi”,Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 3, 2017.
Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Rosenfeld, Michel dan Andras Sajo. (2012). “Types of Constitution” dalam The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford: Oxford University Press.
Sanden, Joachim. “Methods of Interpreting the Constitution; Estonia’s Way in an Increasingly Integrated Europe”. Juridica International 8: 2003
Smithey dan John Ishiyama, Shannon Ishiyama. “Judicial Activism in Post-Communist Politics”, Law and Society Review, Volume 36, Issue 4, Januari 2002.
Soeprapto, “Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. Jurnal Ketahanan Nasional, 10 (2), 2005
Strauss, David A.“The Living Constitution”, Oxford: Oxford University Press, 2010.
Wheare, K. C. Konstitusi-Konstitusi Modern, Bandung, Nusa Media, 2015
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Dicky Kristiadi Reguna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
