Pengawasan Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Minuman Beralkohol
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3949Keywords:
Pengawasan Hukum, Peraturan Daerah, Larangan Minuman BeralkoholAbstract
Data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 menunjukkan selama periode tahun 2020 sampai 2022 penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol masih cukup marak terjadi di Malinau, bahkan cenderung mengalami peningkatan mulai dari pelanggaran mengkonsumsi sampai dengan pelanggaran memasukkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Tulisan ini ingin mengungkap Data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 menunjukkan selama periode tahun 2020 sampai 2022 penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol masih cukup marak terjadi di Malinau, bahkan cenderung mengalami peningkatan mulai dari pelanggaran mengkonsumsi sampai dengan pelanggaran memasukkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Jenis penelitian ini kualitatif, dengan menggunakan dasar teori pengawasan yang terdiri dari lima dimensi. Hasil temuannya Faktor penyebab masyarakat sering mengkonsumsi miras antara lain, faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pengaruh teman, faktor pengaruh globalisasi, sehingga pengawasan perda di Kabupaten Malinau berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, pemerintah Kabuapten Malinau melalui penegak Perda yakni Satpol PP dan Damkar bekerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti Polisi sebagai penegak hukum dan Disperindag sebagai pihak yang berwenang atas perizinan, pencabutan izin, dan sebagainya mengawasi dan mengurangi perizinan, penjualan, perdagangan minuman beralkohol.
References
A, R. A., & Qayyum, A. R. H. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras di Bulukumba; Analisis Maslahah Mursalah. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19062
Adianse, N. D. (2021). Tinjauan Terhadap Larangan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda. Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ), 7(1), Article 1. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5298
Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza? Semarang: Alprin.
Arum, D. S. (2024). Inkonsistensi Pengaturan Minuman Berakohol Di Tingkat Pusat Dan Daerah: Studi Peraturan Daerah Larangan Minuman Berakohol Di Kota Pekalongan [Undergraduate_thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/
Gumogar, M. (2024). Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol di Kota Manado. LEX PRIVATUM, 14(3), Article 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58328
Handoko, H. (2013). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Edisi Keempat). Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Isliani, Y. (2021). Sanksi hukum penyedia minuman keras pada Perda Padang Lawas No.07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol ditinjau dari perspektif hukum pidana [Undergraduate, IAIN Padangsidimpuan]. https://etd.uinsyahada.ac.id/7878/
Khairu, N. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 933–942.
Kifli, A., & Hidaya, N. (2017). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Peredaran Minuman Keras Di Kota Sorong. Jurnal GRADUAL?: Governance Administration and Public Service, 6(2), Article 2. https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/gl/article/view/607
Makkaraeng, A., Madiong, B., & Almusawir, A. (2023). Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal di Kota Makassar. Clavia, 21(1), Article 1. https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.2241
Nugroho, D. S., & Supardal, S. (2022). Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman. TheJournalish: Social and Government, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.262
Pratama, A. Y. (2023). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Wilayah Semarang Barat [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/32020/
Rahmatiah. (2016). Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar. Al-Daulah?: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 5(2), Article 2. https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4857
Wardani, D. E. K., Rusli, H., & Hidayat, M. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol. Sawerigading Law Journal, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.62084/slj.v1i2.218
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 A. Rahmatdin, Entang Adhy Muhtar, Sofjan Aripin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
