Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Adat Tanpa Ada Sertifikat Hak Milik

Authors

  • Dendy Francysco Sinurat Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
  • Ana Silviana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3836

Keywords:

Notaris, Tanah Adat, Sanksi

Abstract

Bentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik. Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundulan hutan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Penjualan ilegal tanah adat yang difasilitasi oleh notaris merupakan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, meskipun terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana.

References

Aristyo, R., Studi Magister Kenotariatan, P., & Budi Cahyono, A. (2021). TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PPJB DAN AKTA KUASA UNTUK MENJUAL SEBAGAI JAMINAN TERJADINYA UTANG PIUTANG. Jurnal Kertha Semaya, 9(12), 2415–2427. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p13

Dwi, P. A., Prajawati, N., Gede, I., & Wisanjaya, P. E. (2023). Ketentuan Hukum dan Etika Profesi dalam Penanganan Pemecahan Sertifikat oleh Notaris/PPAT. Jurnal Analisis Hukum (JAH), 6(2), 173–184. https://doi.org/10.38043/jah.v6i

Faruq, M., & Wardhana, M. (n.d.). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 877/Pdt.G/2022/PN Sby TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENYIMPAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH.

Ginting, S. (n.d.). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO. 130/PDT.G/2012/PN. MLG). 1–34.

Hutama, K., & Priyono, E. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 878–882. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2725

Muda, I., Mohammad Ryan Bakry, dan P., KEBIJAKAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI Taufik, A., Ryan Bakry Magister Kenotariatan, M., & YARSI Jakarta Koresponden Author, U. (2022). Article 15 of the Law-Law Number 30 of 2004 and its amendment Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. 10(01).

Murni, C. S. (2021). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak atas Tanah. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1(1), 25. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23384

Nanda, A., Pratama, Y., Cahyaningtyas, I., Studi, P., & Kenotariatan, M. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN. NOTARIUS, 12(1).

Nurohim, M. (2018). Peranan Notaris Dalam Peralihan Tanah Dengan Alas Hak Surat Dari Camat. FOCUS UPMI), 7(2), 68–77.

Rochmah, Z., & Miladiyanto, S. (n.d.). PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN SEMA NO. 4 TAHUN 2016. https://smartlegal.id

Runingtiyas, S., Pertiwi, A., Lusiati, L., Program, C., & Kenotariatan, S. M. (2023). Analisis Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pdt/2016/Pt.Dps). NOTARIUS, 16(1).

Sakinah, A. S., & Hoesin, S. H. (2022). PALAR (Pakuan Law Review) Implementasi Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Sengketa Tanah di Wilayah Jakarta Barat). PALAR (Pakuan Law Review), 08(01), 617–638. https://doi.org/10.33751/palar

Sangadji, B., Salle, A., & Saleng, A. (n.d.). PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KECAMATAN SIRIAMAU KOTA AMBON.

Wahyuni, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). ANALISIS WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR. In J. Paradigma Administrasi Negara (Vol. 3, Issue 2).

Wibowo, H. W., & Sumatera Utara, U. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penerbitan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mdn). Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum, I(2).

Widia Astuti, S. (2020). Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/Pid/2017). Indonesian Notary, 2(3), 648–675. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/30

Downloads

Published

2025-01-31

How to Cite

Sinurat, D. F., & Silviana, A. (2025). Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Adat Tanpa Ada Sertifikat Hak Milik. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 1836–1844. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3836

Issue

Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Dendy Francysco Sinurat, Ana Silviana

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.