Reformasi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah Daerah Indonesia

Authors

  • Christopher Christopher Hartono Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3809

Keywords:

Pemberhentian kepala daerah, otonomi daerah, pemerintahan daerah, regulasi

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia berdasarkan evolusi peraturan perundang-undangan dari UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis perbedaan substansi hukum dalam pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika regulasi ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara otonomi daerah dan kendali pusat. Namun, inkonsistensi regulasi sering kali memicu kebingungan bagi kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsep dan konsistensi dalam pengaturan pemberhentian kepala daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

References

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. In Buku Ilmu Hukum Tata Negara (Vol. 1). Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jenderal. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4

Asshiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Tamita Utama.

Ayu, R. D. (2024). Profil Mohammad Yamin, Tokoh Perumus Sumppah Pemuda. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/profil-mohammad-yamin-tokoh-perumus-sumpah-pemuda-1160624

Chryshna, M. (2020). Sidang BPUPKI: Dinamika Penentuan Bentuk dan Wilayah Indonesia Merdeka. Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sidang-bpupki-dinamika-penentuan-bentuk-dan-wilayah-indonesia-merdeka

Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, 3(2), 416. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwtH9f6GCUUR8zcoYTf1qKpoiTc

Huda, N. (2005). Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Pustaka Pelajar.

Manan, B. (2002). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. PSH Fakultas Hukum UII.

Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum (17th ed.). prenada media.

Setiawan, D. B. (2017). Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintah di Indonesia. Raja Grafindo.

Soemantri, S. (2014). Otonomi Daerah. Remaja Rosdakarya.

Downloads

Published

2025-01-30

How to Cite

Christopher Hartono, C. (2025). Reformasi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah Daerah Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 1791–1801. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3809

Issue

Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Christopher Christopher Hartono

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.