Pengamanan Wilayah Udara: Tanggung Jawab Negara dalam Cyber Espionage di Ruang Angkasa

Abstract

Regulasi cyber espionage dalam ranah aerospace telah menjadi fokus utama dalam keamanan nasional dan internasional. Seiring dengan kemajuan teknologi, cyberattacks semakin kompleks dan dapat menargetkan infrastruktur vital, seperti sistem aerospace. Cyber espionage melibatkan penggunaan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata dengan menyusup ke sistem komputer pihak yang ditargetkan. Namun, ada tantangan dalam menegakkan hukum, terutama ketika pelaku cyber espionage beroperasi melintasi batas negara. Oleh karena itu, tanggung jawab negara menjadi penting dalam penanganan insiden cyber espionage di wilayah aerospace, termasuk dalam memperkuat kerja sama internasional, memperkuat sistem pertahanan siber, dan memperkuat kerangka hukum yang relevan. Temuan terbaru mengungkapkan aktivitas cyber espionage oleh kelompok UNC1549 Iran yang menargetkan perusahaan pelayaran Israel dan perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan AS dengan menggunakan malware yang unik. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana cyber espionage diatur dalam konteks aerospace dan bentuk pertanggungjawaban negara atas tindakan cyber espionage. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada dan konsep-konsep yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana negara dapat bersinergi dalam menghadapi ancaman cyber espionage di sektor aerospace.