Menakar Pengaturan Tentang Ibu Kota Nusantara Melalui Pasal 18 UUD 1945
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2167Keywords:
National Capital, Implications, AuthorityAbstract
Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (hereinafter referred to as the “National Capital Law") is the beginning of problems related to the administration of the National Capital of the Republic of Indonesia. This research aims to assess the suitability of the National Capital Law arrangements with the provisions regarding local government in the 1945 Constitution and the factors that cause the form, structure, and arrangements regarding the organizers of the national capital. The mechanism for the formation of the National Capital Law through fast-track legislation is suspected to be the mastermind of the problem of the unconstitutionality of the National Capital Law which resulted in the rejection of the idea of relocating the national capital by the community. This research is conducted by means of a literature study in which the source of research data is obtained from the library. This study includes research on books and laws and regulations related to the national capital which will be discussed descriptively analytically. This research will look for an ideal reconstruction concept of the position of the national capital in the Indonesian constitutional constellation.
References
Chaniago, Andrinof A. Ahmad Erani Yustika M.. Jehansyah Siregar. dan Tata Mutasya. Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata. Jakarta: Tim Visi Indonesia.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis. Malang: Setara Press. 2015.
Asshiddiqie, Jimly. Teori Hierarki Norma Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
Nursadi, Harsanto. “Pemerintah(An) Daerah dalam Konstitusi” makalah disajikan dalam perkuliahan Magister Hukum Universitas Indonesia. 2023.
Saputra, Surya Dwi. Thomas Gabriel J. Mhd Halkis. “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Dki Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)”. Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 7 No. 2 (2021).
Simabura, Charles. Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sisten Presidensial setelah perubahan UUD NRI 1945. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Erwanti, Fanisa Luthfia Putri. Waluyo. “Catatan Kritis Pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan”. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol. 1, No. 1 (2022).
Nurhadianto, Fajar. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia,” Jurnal Tapis Vol3 .Januari-Juni (2015).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.93 TLN No. 4744.
Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN. Tahun. 2017 No.182 TLN.6109.
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU Nomor 3 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.41 TLN No. 6766 selanjutnya disebut UU IKN
Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Ibu Kota Negara Pindah ke Wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara”, 26 Agustus 2019, tersedia pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita , diakses pada tanggal 18 Juni 2023.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, “Direktori Peraturan”, Peraturan.go.id, tersedia pada https://peraturan.go.id/cari?PeraturanSearch%5Btentang%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=&PeraturanSearch%5Btahun%5D=1949&PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=3&PeraturanSearch%5Bpemrakarsa_id%5D=&PeraturanSearch%5Bstatus%5D= diakses pada 18 Juni 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat, “RUU tentang Ibu Kota Negara”, Program Legislasi Nasional, tersedia pada https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368, diakses pada 15 Juni 2023.
InaRISK merupakan sebuah portal yang memaparkan hasil kajian risiko yang menggunakan arcgis server sebagai data services yang bekerja sama dengan United Nation Development Program (UNDP). InaRISK, “Indeks Risiko Bencana: Penajam Paser Utara dan Kutai Karta Negara”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersedia pada https://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten diakses pada 18 Juni 2023.
InaRISK, “Indeks Risiko Bencana Penajam Paser Utara”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersedia pada https://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten diakses pada 18 Juni 2023.
Mahkamah Konstitusi, Siaran Pers: Gugatan UU IKN disidangkan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2002.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Febbiola Rizka Marteen
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
