Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2018Keywords:
Summons/Notification, Parties, Electronic Domicile, Registered LetterAbstract
In order to use advances in information and technology in the world of justice, the Supreme Court issued Perma Number 7 of 2022. Before this regulation came into force, summons for court proceedings and notification of decisions were carried out by court officials called bailiffs, but with the enactment of Perma Number 7 of 2022, summons for court and notification of the decision or decision is made via electronic domicile or by the post office, in which case the Supreme Court has collaborated with PT Pos Indonesia (Persero) to use a document delivery service to the intended case party. The principles of justice that are simple, fast and low cost have not been achieved properly because after the summons document or decision notification has been made by the bailiff then the summons is carried out through the intermediary of the post office officer, here the post office in the delivery process has not been on target, so it is returned to Court. The post is actually fast, but many letters are returned for reasons such as the house in question is empty, the address is not known and the person in question has moved, so the judge will deliberate to make a general summons. Thus, the principles of justice that are simple, fast and low cost are not achieved.
References
Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata, Jakarta: Prenamdia, 2013.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta, 2012.
Fajlurrahman Jurdi, dkk., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.
Henry P. Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
Manan Bagir dikutip dalam Maria Farida Soeprapto Indrati Farida Maria, Ilmu Perundangundangan, Yogyakarta: kanisius, 2007.
M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, Bandung: Nusa Media, 2009.
M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata. 2005
Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2007, Cet. Ke 1.
Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010.
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007.
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Jakarta:Sinar Grafika, 1999.
Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970.
Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
PN-Padang, Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Agung. Padang, PN-PADANG
Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia.
Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Rendra Widyakso, S.H. Pilar-pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo, 2017.
S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan, Yogyakarta: kanisius, 2007.
Sarwono, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum¸Bandung: PT Citra Aditya,2004.
Sabilai’ula Adri, Tesis : Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Agama Cirebon), 2021.
Suastika Gede, dkk. Mekanisme Persidangan Secara Daring Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar, 2021.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962.
Wijaya Hendra Ade, Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) Di dalam Teori Negara Hukum the Rule of j Law, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2013.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nmor 48 Tahun 2009.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengailan Secara Elektronik, PERMA No. 7 Tahun 2022.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Herlinca Nababan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
