Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha

Authors

  • Anton Rosari Universitas Andalas, Padang, Indonesia
  • Darnis Darnis Universitas Andalas, Padang, Indonesia
  • Lerri Patra Universitas Andalas, Padang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1930

Keywords:

Simplification of Licensing, Licensing Principles Based on the Amount of Business Risk

Abstract

Simplifying licensing is an important issue in the administration of government and public services today. This policy was implemented because in the past there were too many types of permits that were handled by the community and this could make it difficult for the community to create jobs.

References

Anton Rosari (2021), makala judul; Pelayanan Publik di Era Digital. disampaikan dalam Nasional Video Confrence ALSA LC UNAND, berjudul “Tranformasi Digital Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum tanggal 7 April 2021. powerpoint.

Fred N Kerlinger, Azas-azas Penelitian Behavior, Gajah Mada University Perss, Yogyakarta, 1990

Morris L.Cohen and Kent c. Olson, Legal Research in a Nutshell, ST Paul, Minn, West Publishing co, 1992

Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Soerjono Soekoamto dan Sri Mamudi Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Thomas R Dye, 2008, Understanding Public Policy, Eleventh Edition, Pearson Education Inc. New Jersey 07458,

Wayne Parsons, 2005, Public Polycy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Prenada Media, Jakarta,.

Renci Gusri, Penegakan Hukum Usaha Tambak Ikan Yang Tidak Berizin Di Kota Pariaman, Skripsi Fakultas Hukum Universiatas Andalas, 2021.

NN. Bidang Usahanya pada Omnibushlaw Cipta Lapangan Kerja, Tanggal 21 Januari 2020, Sumber https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-poin-poin-penyederhanaan-perizinan-berusaha-dan-bidang-usahanya-pada-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja/

NN. Penyederhanaan Izin Usaha Masih Sulit Diterapkan , Ini sebabnya.Sumber https://hukumonline.com/baca/berita/it5ae029d16c9/penyederhanaan-izin-usaha-masih-sulit-diterapkan- , tanggal 25 April 2018.

Muhammad Idris, Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law?, https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law.M Ambari, Penyederhanaan Peraturan Pengelolaan Laut dalam Omnibus Law, Salah Kaprah? Tanggal di 20 May 2020, Sumber https://www.mongabay.co.id/2020/05/20/penyederhanaan-peraturan-pengelolaan-laut-dalam-omnibus-law-salah-kaprah/

NN, Sumber https://www.antaranews.com/berita/2107530/skk-migas-hulu-migas-butuh-penyederhanaan-percepatan-perizinan Minggu, 18 April 2021 14:53 WIB

Downloads

Published

2024-04-11

How to Cite

Rosari, A., Darnis, D., & Patra, L. (2024). Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(3), 314–328. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1930

Issue

Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 Anton Rosari, Darnis Darnis, Lerri Patra

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.